Page 142 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021

Ia mengatakan sikap Anies yang mengubah Pergub UMP DKI sesuka hati berisiko menimbulkan
kegaduhan di masyarakat, khususnya antara buruh dengan pengusaha. Menurut Pandapotan hal
ini dapat menimbulkan gesekan yang tidak diinginkan.

Kolega Pandapotan dari PDI Perjuangan, Gilbert Simanjuntak, menyebut langkah Anies
menaikkan UMP DKI 2022 tak lebih sebagai akrobat politik. Revisi kenaikan UMP DKI dari 0,85
persen menjadi 5,1 persen yang dilakukan Anies Baswedan, membuat posisi pemerintah pusat
dalam situasi yang dilematis. Apapun penyikapan yang dilakukan pemerintah pusat, kata Gilbert,
akan menjadi pisau bermata dua.

Bila pemerintah pusat sepakat UMP DKI naik jadi 5,1 persen maka yang akan dapat kredit poin
adalah Anies Baswedan. Demikian pula jika pemerintah pusat tidak mengizinkan atau
membatalkan kenaikan UMP DKI tersebut. "Ini kan sebenarnya permainan politik yang tidak
sehat, harusnya sebagai negara kesatuan gubernur itu mengikuti," ujar Gilbert seperti dikutip
dari Antara, Kamis, 23 Desember 2021.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta pun berencana memanggil Dinas Tenaga
Kerja, Transmigrasi, dan Energi pada Senin, 27 Desember 2021 untuk membahas hal itu. Abdul
Aziz, Ketua Komisi B DPRD DKI, mengatakan pihaknya ingin mengetahui seperti apa proses
administrasi yang dilakukan dalam menaikkan UMP DKI 2022.

Meski begitu, tak sedikit yang mendukung keputusan Anies, khususnya pihak buruh. Presiden
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal mengatakan keputusan Anies tak
hanya menguntungkan buruh, tapi juga pengusaha. Menurut dia, kenaikan UMP justru akan
meningkatkan daya beli masyarakat.

Dia mengutip pernyataan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas
Suharso Monoarfa bahwa kenaikan upah 5 persen akan menumbuhkan daya beli masyarakat
secara nasional hingga Rp 180 triliun. Said memperkirakan untuk DKI Jakarta dengan kenaikan
upah itu daya beli masyarakat tumbuh bisa puluhan triliun. "Yang nikmatin pengusaha, bukan
hanya buruh. Jadi pengusaha jangan gelisah," ujar dia.
Said justru mengecam rencana Apindo menggugat keputusan Anies ke PTUN. Ia menilai sikap
Apindo tersebut seperti menyiram bensin ke dalam api yang akan berpotensi menimbulkan aksi-
aksi buruh yang lebih luas, tidak hanya di DKI Jakarta tetapi juga seluruh Indonesia. Ia justru
menuding Apindo yang bermain politik dalam hal ini Said menyebut apa yang dilakukan Anies
sebagai sebuah keberanian politik.

Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Mochamad
Abbas menyebut salah satu alasan kenaikan UMP 2022 adalah untuk mendongkrak konsumsi
masyarakat. "Jikalau UMP dinaikkan ada harapan daya beli meningkat atau terdorong. Ujung-
ujungnya konsumsi. Konsumsi ujungnya pertumbuhan ekonomi. Ini kan ada benang merahnya,"
ujar Abbas dalam sebuah diskusi daring, Jumat, 24 Desember 2021.

Wagub Riza Patria pun membantah kenaikan UMP DKI 2022 diputuskan secara sepihak. Menurut
dia, hal itu sudah didiskusikan dengan sejumlah pihak terkait. "Tidak ada yang diputuskan
sepihak. Semua diputuskan berdasarkan pertimbangan, masukan, diskusi, dan dialog," kata Riza
di Gelanggang Remaja Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu, 19 Desember 2021.

Riza menyampaikan penetapan UMP yang naik 5,1 persen sudah melalui tahapan yang berlaku.
Rinciannya, tutur dia, dapat ditanyakan ke Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
(Disnakertransgi) DKI. Politikus Partai Gerindra itu mempersilakan semua pihak untuk
memberikan rekomendasi. Pemerintah DKI, lanjut dia, masih akan terus mendiskusikan soal UMP
2022 untuk mencapai keputusan terbaik.

141