Page 139 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021

Judul Langkah Anies Baswedan Naikkan UMP DKI dan Kontroversinya
Nama Media tempo.co
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://fokus.tempo.co/read/1543253/langkah-anies-baswedan-
naikkan-ump-dki-dan-kontroversinya
Jurnalis Adam Prireza
Tanggal 2021-12-25 18:58:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Tahun ini ekonominya sudah bergerak,
masak kita masih mau mengatakan 0,8 persen itu sebagai angka yang pas. Ini akal
sehatajanih,common sense

negative - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Bayangkan kondisi ekonomi yang sudah lebih
baik, pakai formula malah keluar angkanya 0,8 persen. 'Kan itu mengganggu rasa keadilan
bukan? Sederhana sekali
neutral - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Formula ini tidak cocok di Jakarta

negative - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Tahun lalu ada krisis, masuk akal memang,
tapi kalau ditetapkan 0,2 persen kami berpandangan ini angka yang terlalu kecil

negative - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Tahun lalu ada krisis, masuk akal memang,
tapi kalau ditetapkan 0,2 persen kami berpandangan ini angka yang terlalu kecil.
neutral - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Dengan kenaikan Rp 225 ribu per bulan, maka
saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan
sehari-hari

positive - Chairul Fadhly Harahap (Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian
Ketenagakerjaan) Yang pasti pelaksanaannya yang berkaitan dengan substansi upah, Kemnaker
akan mengawal pemberlakuan PP 36/2021 soal upah

neutral - Hariyadi Sukamdani (Ketua Apindo) Pergub keluar kami langsung PTUN

negative - Pandapotan Sinaga (Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan) Saya
kemarin itu telepon Dinas Tenaga Kerja, malah akan ada revisi lagi. Jadi tidak ada kepastian
hukum

neutral - Gilbert Simanjuntak (Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan) Ini kan
sebenarnya permainan politik yang tidak sehat, harusnya sebagai negara kesatuan gubernur itu
mengikuti
138