Page 141 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 141
Anies Baswedan mengatakan formula penghitungan upah minimim provinsi (UMP) 2022 tidak
cocok untuk Ibu Kota. Karena itu, dia telah mengirim surat kepada Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah agar formula UMP 2022 ditinjau kembali.
"Formula ini tidak cocok di Jakarta," kata Anies. Ucapan itu mendapat sorak-sorai dari massa.
"Tahun lalu ada krisis, masuk akal memang, tapi kalau ditetapkan 0,2 persen kami berpandangan
ini angka yang terlalu kecil."
Melalui keterangan tertulisnya, Anies mengatakan kenaikan UMP itu mempertimbangkan
sentimen positif dari kajian dan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang diterbitkan Bank Indonesia.
BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan mencapai 4,7-5,5 persen.
Sementara tingkat inflasi terkendali di angka 3 persen.
"Dengan kenaikan Rp 225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat
menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari," kata Anies. Dia mengklaim
kenaikan itu masih dapat dijangkau oleh pengusaha.
Namun, hingga Kamis, 23 Desember 2021, Peraturan Gubernur soal revisi UMP itu belum terbit.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan peraturan itu akan segera terbit,
namun tak menyebut kapan waktu persisnya.
Langkah Anies merevisi kenaikan UMP DKI itu disayangkan Kementerian Tenaga Kerja.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Ketenagakerjaan Khairul Harahap mengatakan,
PP 36 Tahun 2021 tentang pengupahan merupakan turunan dari UU Cipta Kerja.
Ia mengatakan formula di beleid itu juga sudah sesuai dengan data Badan Pusat Statistik atau
BPS. Sehingga, menurut Kemnaker, ketentuan tersebut harusnya ditaati dan dilaksanakan. "Yang
pasti pelaksanaannya yang berkaitan dengan substansi upah, Kemnaker akan mengawal
pemberlakuan PP 36/2021 soal upah," ujar Khairul.
Penentangan atas keputusan Anies juga disuarakan pengusaha. Asosiasi Pengusaha Indonesia
alias Apindo menilai Anies telah melanggar regulasi Pengupahan yang berlaku saat ini, terutama
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yaitu pasal 26 mengenai cara
perhitungan upah minimum dan pasal 27 mengenai Upah minimum provinsi.
Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara
sepihak melakukan revisi UMP DKI Jakarta 2022 tanpa memperhatikan pendapat dunia usaha,
khususnya Apindo DKI Jakarta yang menjadi bagian dari Dewan Pengupahan Daerah sebagai
unsur dunia usaha.
Hariyadi bahkan mengajak pengusaha agar tak menerapkan revisi UMP DKI Jakarta 2022
tersebut. Ia juga meminta Kemnaker memberi sanksi kepada Anies Baswedan. Hariyadi
menyatakan pihaknya bakal menggugat Anies ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) soal
keputusannya. "Pergub keluar kami langsung PTUN," kata Hariyadi Sukamdani dalam konferensi
pers daring, Senin, 20 Desember 2021.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Pandapotan Sinaga sempat membocorkan
rencana Anies kembali merevisi keputusannya soal penetapan UMP DKI 2022. Pandapotan
mendapatkan informasi soal ini setelah menelepon Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan
Energi Provinsi DKI Jakarta Andri Yansyah.
"Saya kemarin itu telepon Dinas Tenaga Kerja, malah akan ada revisi lagi. Jadi tidak ada
kepastian hukum," ujar Pandapotan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 21 Desember
2021.
140
