Page 23 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021

Pidana atau hukuman senantiasa dirasakan sebagai sanksi yang istimewa oleh terpidana. Sanksi
tersebut dapat berupa perampasan hak hidup, perampasan kemerdekaan bergerak dan
perampasan terhadap harta benda terpidana, dan seterusnya. Dengan kata lain, hukum pidana
dengan sanksinya telah meletakkan penderitaan yang bersifat khusus (punishment/bijzondere
leed). Sanksi pidana dalam hukum ketenagakerjaan juga merupakan sanksi yang istimewa bagi
terpidana yang melakukan pelanggaran terhadap hak ataupun kewajiban dalam hubungan kerja
yang bersifat perdata, terutama yang menyangkut hak asasi dan hak dasar kemanusiaan
(pekerja/buruh).
Penulis berpendapat, pengenaan sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak bersedia secara
sukarela membayar hak-hak kepada pekerja/buruh yang mengalami PHK adalah merupakan
perlindungan kemanusiaan bagi pekerja/buruh sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 27 ayat (2)
jo. Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pengenaan sanksi pidana ini juga merupakan
jawaban atas kelemahan pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Hubungan Industrial
sebelum UU Cipta Kerja.

Hal ini diperkuat lagi oleh ketentuan Pasal 189 UU Ketenagakerjaan yang menyatakan, “Sanksi
pidana penjara, kurungan, dan/atau denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha
membayar hak-hak dan/atau ganti kerugian kepada tenaga kerja atau pekerja/buruh,”.
Ketentuan ini mempertegas bahwa meskipun terhadap pengusaha yang tidak membayar hak-
hak pekerja/buruh akibat PHK telah dijatuhi sanksi pidana penjara dan/atau denda, kewajiban
pengusaha untuk membayarnya tidak menjadi hilang. Artinya, ketentuan sanksi pidana penjara
dan/atau denda tersebut merupakan pencegahan tidak dibayarnya hak-hak pekerja/buruh akibat
PHK, sekaligus merupakan jaminan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi
pekerja/buruh untuk memperoleh hak-haknya yang sifatnya perdata sebagai safety net bagi
kelangsungan penghidupan dirinya dan keluarganya setelah kehilangan pekerjaan.

*Dosen Prodi Ilmu Hukum UPH Kampus Medan

22