Page 23 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 23

Pidana atau hukuman senantiasa dirasakan sebagai sanksi yang istimewa oleh terpidana. Sanksi
              tersebut  dapat  berupa  perampasan  hak  hidup,  perampasan  kemerdekaan  bergerak  dan
              perampasan terhadap harta benda terpidana, dan seterusnya. Dengan kata lain, hukum pidana
              dengan sanksinya telah meletakkan penderitaan yang bersifat khusus (punishment/bijzondere
              leed). Sanksi pidana dalam hukum ketenagakerjaan juga merupakan sanksi yang istimewa bagi
              terpidana yang melakukan pelanggaran terhadap hak ataupun kewajiban dalam hubungan kerja
              yang  bersifat  perdata,  terutama  yang  menyangkut  hak  asasi  dan  hak  dasar  kemanusiaan
              (pekerja/buruh).
              Penulis  berpendapat,  pengenaan  sanksi  pidana  bagi  pengusaha  yang  tidak  bersedia  secara
              sukarela  membayar  hak-hak  kepada  pekerja/buruh  yang  mengalami  PHK  adalah  merupakan
              perlindungan kemanusiaan bagi pekerja/buruh sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 27 ayat (2)
              jo.  Pasal  28D  ayat  (2) UUD  NRI  Tahun  1945.  Pengenaan  sanksi  pidana  ini  juga  merupakan
              jawaban  atas  kelemahan  pelaksanaan  eksekusi  putusan  Pengadilan  Hubungan  Industrial
              sebelum UU Cipta Kerja.

              Hal ini diperkuat lagi oleh ketentuan Pasal 189 UU Ketenagakerjaan yang menyatakan, “Sanksi
              pidana  penjara,  kurungan,  dan/atau  denda  tidak  menghilangkan  kewajiban  pengusaha
              membayar  hak-hak  dan/atau  ganti  kerugian  kepada  tenaga  kerja  atau  pekerja/buruh,”.
              Ketentuan ini mempertegas bahwa meskipun terhadap pengusaha yang tidak membayar hak-
              hak pekerja/buruh akibat PHK telah dijatuhi sanksi pidana penjara dan/atau denda, kewajiban
              pengusaha untuk membayarnya tidak menjadi hilang. Artinya, ketentuan sanksi pidana penjara
              dan/atau denda tersebut merupakan pencegahan tidak dibayarnya hak-hak pekerja/buruh akibat
              PHK,  sekaligus  merupakan  jaminan  kepastian  hukum,  kemanfaatan  dan  keadilan  bagi
              pekerja/buruh  untuk  memperoleh  hak-haknya  yang  sifatnya  perdata  sebagai  safety  net  bagi
              kelangsungan penghidupan dirinya dan keluarganya setelah kehilangan pekerjaan.


              *Dosen Prodi Ilmu Hukum UPH Kampus Medan









































                                                           22
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28