Page 21 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021

Judul Sanksi Pidana Hukum Ketenagakerjaan setelah UU Cipta Kerja
Nama Media Investor Daily
Newstrend UU Cipta Kerja
Halaman/URL Pg9
Jurnalis Opini
Tanggal 2021-12-27 05:18:00
Ukuran 161x329mmk
Warna Warna
AD Value Rp 86.779.000

News Value Rp 260.337.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan
Pasal 151 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan)
menyebutkan, pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah harus
mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Adapun PHK yang terjadi
karena berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu atau selesainya pekerjaan, tidak
menimbulkan masalah bagi kedua pihak. Sebab, semua pihak telah mengetahui dan telah
mempersiapkan diri saat berakhirnya hubungan kerja.

SANKSI PIDANA HUKUM KETENAGAKERJAAN SETELAH UU CIPTA KERJA

Pasal 151 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan)
menyebutkan, pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah harus
mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Adapun PHK yang terjadi karena berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu atau selesainya
pekerjaan, tidak menimbulkan masalah bagi kedua pihak. Sebab, semua pihak telah mengetahui
dan telah mempersiapkan diri saat berakhirnya hubungan kerja.

Dalam hal PHK terjadi akibat adanya perselisihan hubungan industrial, akan membawa dampak
kepada kedua pihak, terutama pekerja/buruh yang memiliki kedudukan yang lemah dari sisi
ekonomi, jika dibandingkan dengan pihak pengusaha. Bagi pekerja/buruh, PHK merupakan awal
kesengsaraan, karena sejak saat itu penderitaan akan menimpa ke diri sendiri dan keluarga,
akibat hilangnya penghasilan atau nafkah hidup sehari-hari. Bagi perusahaan, PHK merupakan
suatu risiko, karena perusahaan harus menyediakan sejumlah uang bagi pekerja/buruh yang di-
PHK serta harus melepas pekerjanya. Jadi, sebenarnya para pihak harus saling mengusahakan
agar PHK tidak terjadi.
Pada masa pandemi Covid-19, banyak perusahaan yang melakukan PHK terhadap pekerjanya
akibat terdampak dari menurunnya perekonomian, pemberlakuan peraturan dari Pemerintah
tentang penutupan atau pambatasan kegiatan usaha. Banyak perusahaan yang tutup total,
merugi dan tidak sanggup lagi membayar kewajibannya hingga pailit. Terakhir dikeluarkan
Kepmenakertrans No. 104 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja Selama

20