Page 17 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021

“Pemerintah konsisten untuk menerapkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan
mewajibkan semua kepala daerah untuk melakukan hal yang sama,” kata Dirjen PHI dan Jamsos
Kemnaker Indah Anggoro Putri, dalam keterangannya, Sabtu (25/12).

Indah Anggoro Putri mengatakan, dalam mengawal pelaksanaan pengupahan, dinas
ketenagakerjaan wajib memberikan pemahaman kepada pengusaha dan pekerja atau buruh
bahwa upah minimum (UMP dan UMK) adalah safety net yang diberikan kepada tenaga kerja
yang bekerja kurang dari 12 bulan.

“Adapun tenaga kerja yang sudah bekerja lebih dari 12 bulan diberlakukan ketentuan struktur
dan skala upah,” ucapnya. Sedangkan ketika ada perselisihan mengenai pengupahan, Dirjen
Putri meminta dinas ketenagakerjaan untuk mendorong pihak-pihak yang berselisih untuk
berdialog secara bipartit maupun tripartit.

Dirjen Putri menambahkan, selain Upah Minimum (UM), saat ini pemerintah harus mendorong
implementasi struktur dan skala upah di perusahaan-perusahaan.
“Pemerintah wajib memediasi perusahaan/pemberi kerja untuk segera menyusun dan
menetapkan struktur skala upah, dan melakukan pembinaan teknis melalui fasilitasi, konsultasi,
pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan,” jelasnya. Dalam hal pembinaan teknis
telah dilakukan secara optimal dan belum membuahkan hasil sesuai yang diharapkan, lanjut
Dirjen Putri, maka dilakukan pengawasan teknis.

Pengawasan teknis meliputi dampak pelaksanaan kewenangan bidang ketenagakerjaan yang
sudah diserahkan kepada pemerintah daerah, maka pemerintah melakukan pengawasan teknis
melalui reviu, monitoring, dan evaluasi.

Jika pengawasan teknis tersebut belum membuahkan hasil, maka dilakukan tahapan teknis
selanjutnya berupa pemeriksaan reguler atau pemeriksaan khusus atau investigatif.

“Dari hasil pemeriksaan yang terakhir ini, jika terbukti terdapat kesalahan maka untuk
selanjutnya digunakan oleh pemerintah menegakkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan,” pungkasnya. (jp)

16