Page 17 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 17

“Pemerintah konsisten untuk menerapkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan
              mewajibkan semua kepala daerah untuk melakukan hal yang sama,” kata Dirjen PHI dan Jamsos
              Kemnaker Indah Anggoro Putri, dalam keterangannya, Sabtu (25/12).

              Indah  Anggoro  Putri  mengatakan,  dalam  mengawal  pelaksanaan  pengupahan,  dinas
              ketenagakerjaan  wajib  memberikan  pemahaman  kepada  pengusaha  dan  pekerja  atau  buruh
              bahwa upah minimum (UMP dan UMK) adalah safety net yang diberikan kepada tenaga kerja
              yang bekerja kurang dari 12 bulan.

              “Adapun tenaga kerja yang sudah bekerja lebih dari 12 bulan diberlakukan ketentuan struktur
              dan skala upah,” ucapnya. Sedangkan ketika ada perselisihan mengenai pengupahan, Dirjen
              Putri  meminta  dinas  ketenagakerjaan  untuk  mendorong  pihak-pihak  yang  berselisih  untuk
              berdialog secara bipartit maupun tripartit.

              Dirjen Putri menambahkan, selain Upah Minimum (UM), saat ini pemerintah harus mendorong
              implementasi struktur dan skala upah di perusahaan-perusahaan.
              “Pemerintah  wajib  memediasi  perusahaan/pemberi  kerja  untuk  segera  menyusun  dan
              menetapkan struktur skala upah, dan melakukan pembinaan teknis melalui fasilitasi, konsultasi,
              pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan,” jelasnya. Dalam hal pembinaan teknis
              telah dilakukan secara optimal dan belum membuahkan hasil sesuai yang diharapkan, lanjut
              Dirjen Putri, maka dilakukan pengawasan teknis.

              Pengawasan  teknis  meliputi dampak  pelaksanaan  kewenangan  bidang  ketenagakerjaan  yang
              sudah diserahkan kepada pemerintah daerah, maka pemerintah melakukan pengawasan teknis
              melalui reviu, monitoring, dan evaluasi.

              Jika  pengawasan  teknis  tersebut  belum  membuahkan  hasil,  maka  dilakukan  tahapan  teknis
              selanjutnya berupa pemeriksaan reguler atau pemeriksaan khusus atau investigatif.

              “Dari  hasil  pemeriksaan  yang  terakhir  ini,  jika  terbukti  terdapat  kesalahan  maka  untuk
              selanjutnya digunakan oleh pemerintah menegakkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
              perundangundangan,” pungkasnya. (jp)
































                                                           16
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22