Page 14 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 14

Ringkasan

              Revisi UMP 2022 di Provinsi DKI Jakarta ternyata berbuntut panjang. Selain membuat gusar
              pemerintah pusat, juga bisa memicu efek domino hal serupa di provinsi lain di luar DKI. Hal ini
              sudah menjadi kekhawatiran pengusaha, sebab memicu ketidakpastian. Memang pemerintah
              Pusat  melalui  Kementerian  Ketenagakerjaan  kembali  menegaskan  soal  penetapan  upah
              minimum mengacu pada UU Cipta Kerja. Untuk itu kepala daerah harus mengikuti arahan yang
              berlaku dari pemerintah pusat.



              KEPUTUSAN ANIES BEDA SENDIRI SOAL UMP, MASALAH MAKIN RUNYAM!

              Revisi UMP 2022 di Provinsi DKI Jakarta ternyata berbuntut panjang. Selain membuat gusar
              pemerintah pusat, juga bisa memicu efek domino hal serupa di provinsi lain di luar DKI. Hal ini
              sudah menjadi kekhawatiran pengusaha, sebab memicu ketidakpastian.

              Memang  pemerintah  Pusat  melalui  Kementerian  Ketenagakerjaan  kembali  menegaskan  soal
              penetapan  upah  minimum  mengacu  pada  UU  Cipta  Kerja.  Untuk  itu  kepala  daerah  harus
              mengikuti arahan yang berlaku dari pemerintah pusat.

              Soal UMP mengacu pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
              sebagai turunan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

              "Pemerintah konsisten untuk menerapkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan
              mewajibkan semua kepala daerah untuk melakukan hal yang sama," jelas Dirjen PHI dan Jamsos
              Kemnaker, Indah Anggoro Putri dalam keterangan resmi, dikutip Senin (27/12).

              Indah  mengatakan  Kementerian  Dalam  Negeri  bakal  ikut  mengamati  penetapan  UMP  oleh
              Gubernur.  Hal  ini  juga  berlaku  kepada  Kepala  Dinas  Ketenagakerjaan  (Kadisnaker)  tingkat
              Provinsi se-Indonesia.

              Perintah  ini  menanggapi  soal  revisi  UMP  DKI  Jakarta  2022  yang  sempat  menjadi  polemik.
              Beberapa waktu yang lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi UMP DKI Jakarta
              tahun 2022 yang semula naik 0,85% menjadi 5,1% atau setara Rp 225.667.

              Revisi  tersebut  mendatangkan  polemik, kalangan  pengusaha  tak  terima  dan  menuduh  Anies
              melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

              Menurut  pengusaha,  Dinas  Ketenagakerjaan  di  masing-masing  daerah  wajib  memberikan
              pemahaman kepada pengusaha dan buruh kalau upah minimum adalah safety net yang harus
              diberikan ke tenaga kerja kurang dari 12 bulan.

              Untuk tenaga kerja yang sudah bekerja lebih dari setahun (12 bulan) diberlakukan ketentuan
              struktur dan skala upah. Jika ada perselisihan, Dinas Ketenagakerjaan harus mengawal pihak-
              pihak yang berselisih untuk melakukan dialog secara bipartit maupun tripartit.
              "Pemerintah  daerah  wajib  mengedepankan  mekanisme  tripartit  dalam  penyelesaian
              permasalahan terkait ketenagakerjaan," jelasnya.

              Selain Upah Minimum (UM), pengusaha juga wajib mengimplementasikan struktur dan skala
              upah di perusahaannya. Hal ini bertujuan agar tak ada lagi pekerja yang masih bergaji UMP
              walau telah bekerja belasan hingga puluhan tahun.






                                                           13
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19