Page 14 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021

Ringkasan

Revisi UMP 2022 di Provinsi DKI Jakarta ternyata berbuntut panjang. Selain membuat gusar
pemerintah pusat, juga bisa memicu efek domino hal serupa di provinsi lain di luar DKI. Hal ini
sudah menjadi kekhawatiran pengusaha, sebab memicu ketidakpastian. Memang pemerintah
Pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan kembali menegaskan soal penetapan upah
minimum mengacu pada UU Cipta Kerja. Untuk itu kepala daerah harus mengikuti arahan yang
berlaku dari pemerintah pusat.

KEPUTUSAN ANIES BEDA SENDIRI SOAL UMP, MASALAH MAKIN RUNYAM!

Revisi UMP 2022 di Provinsi DKI Jakarta ternyata berbuntut panjang. Selain membuat gusar
pemerintah pusat, juga bisa memicu efek domino hal serupa di provinsi lain di luar DKI. Hal ini
sudah menjadi kekhawatiran pengusaha, sebab memicu ketidakpastian.

Memang pemerintah Pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan kembali menegaskan soal
penetapan upah minimum mengacu pada UU Cipta Kerja. Untuk itu kepala daerah harus
mengikuti arahan yang berlaku dari pemerintah pusat.

Soal UMP mengacu pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
sebagai turunan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Pemerintah konsisten untuk menerapkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan
mewajibkan semua kepala daerah untuk melakukan hal yang sama," jelas Dirjen PHI dan Jamsos
Kemnaker, Indah Anggoro Putri dalam keterangan resmi, dikutip Senin (27/12).

Indah mengatakan Kementerian Dalam Negeri bakal ikut mengamati penetapan UMP oleh
Gubernur. Hal ini juga berlaku kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker) tingkat
Provinsi se-Indonesia.

Perintah ini menanggapi soal revisi UMP DKI Jakarta 2022 yang sempat menjadi polemik.
Beberapa waktu yang lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi UMP DKI Jakarta
tahun 2022 yang semula naik 0,85% menjadi 5,1% atau setara Rp 225.667.

Revisi tersebut mendatangkan polemik, kalangan pengusaha tak terima dan menuduh Anies
melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Menurut pengusaha, Dinas Ketenagakerjaan di masing-masing daerah wajib memberikan
pemahaman kepada pengusaha dan buruh kalau upah minimum adalah safety net yang harus
diberikan ke tenaga kerja kurang dari 12 bulan.

Untuk tenaga kerja yang sudah bekerja lebih dari setahun (12 bulan) diberlakukan ketentuan
struktur dan skala upah. Jika ada perselisihan, Dinas Ketenagakerjaan harus mengawal pihak-
pihak yang berselisih untuk melakukan dialog secara bipartit maupun tripartit.
"Pemerintah daerah wajib mengedepankan mekanisme tripartit dalam penyelesaian
permasalahan terkait ketenagakerjaan," jelasnya.

Selain Upah Minimum (UM), pengusaha juga wajib mengimplementasikan struktur dan skala
upah di perusahaannya. Hal ini bertujuan agar tak ada lagi pekerja yang masih bergaji UMP
walau telah bekerja belasan hingga puluhan tahun.

13