Page 11 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 11
Judul Perusahaan yang Mampu Dihimbau untuk Bayar UMP di Atas
Penetapan Gubernur
Nama Media beritakbb.pikiran-rakyat.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://beritakbb.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-
963327629/perusahaan-yang-mampu-dihimbau-untuk-bayar-ump-di-
atas-penetapan-gubernur
Jurnalis Ade Bayu Indra
Tanggal 2021-12-27 06:31:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Pemerintah konsisten untuk
menerapkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan mewajibkan semua kepala
daerah untuk melakukan hal yang sama
positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Pemerintah daerah wajib
mengedepankan mekanisme tripartit dalam penyelesaian permasalahan terkait ketenagakerjaan
negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Dari hasil pemeriksaan yang
terakhir ini, jika terbukti terdapat kesalahan maka untuk selanjutnya digunakan oleh pemerintah
menegakkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kepala Dinas
Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Provinsi se-Indonesia siap untuk mengawal pelaksanaan
pengupahan di tahun 2022 berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan.
PERUSAHAAN YANG MAMPU DIHIMBAU UNTUK BAYAR UMP DI ATAS PENETAPAN
GUBERNUR
Kementerian Ketenagakerjaan bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kepala Dinas
Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Provinsi se-Indonesia siap untuk mengawal pelaksanaan
pengupahan di tahun 2022 berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan.
10
