Page 15 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 15

"Pemerintah  wajib  memediasi  perusahaan/pemberi  kerja  untuk  segera  menyusun  dan
              menetapkan struktur skala upah, dan melakukan pembinaan teknis melalui fasilitasi, konsultasi,
              pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan," terang Putri.

              Jika struktur dan skala upah tersebut tak membuahkan hasil, maka pengawasan teknis akan
              dilakukan. Terlebih jika pengawasan teknis tak berhasil, maka dilakukan tahapan lanjutan berupa
              pemeriksaan reguler atau pemeriksaan khusus bersifat investigatif.

              "Dari  hasil  pemeriksaan  yang  terakhir  ini,  jika  terbukti  terdapat  kesalahan  maka  untuk
              selanjutnya digunakan oleh pemerintah menegakkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
              perundang-undangan," ujarnya.

              Seperti  diketahui,  alasan  Anies  merevisi  UMP  DKI  Jakarta  2022  karena  adanya  ketidakadilan
              akibat  dalam  penerapan  formula  UMP  yang  bisa  merugikan  pekerja  di  sektor  industri.  Ia
              menyebut pekerja sektor industri tengah mengalami pertumbuhan di tengah pandemi.

              Sektor yang dimaksud Anies di antara lain sektor transportasi dan pergudangan, jasa keuangan,
              jasa kesehatan, informasi dan komunikasi dan kegiatan bersifat sosial.

              Keputusan  tersebut  didasari  kajian  ulang  serta  pembahasan  bersama  semua  pemangku
              kepentingan terkait proyeksi pertumbuhan ekonomi di wilayah Jakarta.

              "Dengan  kenaikan  Rp  225  ribu  per  bulan,  maka  saudara-saudara  kita,  para  pekerja  dapat
              menggunakannya  sebagai  tambahan  untuk  keperluan  sehari-hari.  Yang  lebih  penting  adalah
              melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak
              turun," kata Anies dalam siaran persnya, Sabtu (18/12/2021).

              Ada Anies Effect Keputusan Anies yang merevisi upah minimum provinsi DKI Jakarta tahun 2022
              berbuntut  panjang.  Hal  ini  berefek  domino  ke  provinsi  lainnya.  Kalangan  buruh  sudah
              menggeruduk kantor Gubernur Banten untuk meminta adanya revisi kenaikan UMP 2022.

              Dalam video yang tersebar di media sosial, para buruh bahkan terlihat berhasil menembus masuk
              dan  menduduki  ruang  kantor  Gubernur  Banten  Wahidin  Halim,  Serang,  Banten,  pada  Rabu
              (22/12/21) lalu.

              Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan, aksi masif itu
              akan terus dilanjutkan, sampai para gubernur di seluruh Indonesia merevisi nilai kenaikan UMK
              di  provinsi  masing-masing.  Ia  mencontohkan  bagaimana  Anies  sudah  melakukannya  di  DKI
              Jakarta.

              "Jadi ketika Gubernur Anies menaikkan UMP DKI sebesar 5,1% sangat rasional. Karena hal ini
              sesuai  keputusan  MK.  Dengan  kata  lain,  Gubernur  Anies  tunduk  pada  hukum  yang  berlaku,
              sesuai hasil perhitungan," sebutnya, Jumat (24/12/21).(hoi/hoi).


















                                                           14
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20