Page 15 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021

"Pemerintah wajib memediasi perusahaan/pemberi kerja untuk segera menyusun dan
menetapkan struktur skala upah, dan melakukan pembinaan teknis melalui fasilitasi, konsultasi,
pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan," terang Putri.

Jika struktur dan skala upah tersebut tak membuahkan hasil, maka pengawasan teknis akan
dilakukan. Terlebih jika pengawasan teknis tak berhasil, maka dilakukan tahapan lanjutan berupa
pemeriksaan reguler atau pemeriksaan khusus bersifat investigatif.

"Dari hasil pemeriksaan yang terakhir ini, jika terbukti terdapat kesalahan maka untuk
selanjutnya digunakan oleh pemerintah menegakkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan," ujarnya.

Seperti diketahui, alasan Anies merevisi UMP DKI Jakarta 2022 karena adanya ketidakadilan
akibat dalam penerapan formula UMP yang bisa merugikan pekerja di sektor industri. Ia
menyebut pekerja sektor industri tengah mengalami pertumbuhan di tengah pandemi.

Sektor yang dimaksud Anies di antara lain sektor transportasi dan pergudangan, jasa keuangan,
jasa kesehatan, informasi dan komunikasi dan kegiatan bersifat sosial.

Keputusan tersebut didasari kajian ulang serta pembahasan bersama semua pemangku
kepentingan terkait proyeksi pertumbuhan ekonomi di wilayah Jakarta.

"Dengan kenaikan Rp 225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat
menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari. Yang lebih penting adalah
melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak
turun," kata Anies dalam siaran persnya, Sabtu (18/12/2021).

Ada Anies Effect Keputusan Anies yang merevisi upah minimum provinsi DKI Jakarta tahun 2022
berbuntut panjang. Hal ini berefek domino ke provinsi lainnya. Kalangan buruh sudah
menggeruduk kantor Gubernur Banten untuk meminta adanya revisi kenaikan UMP 2022.

Dalam video yang tersebar di media sosial, para buruh bahkan terlihat berhasil menembus masuk
dan menduduki ruang kantor Gubernur Banten Wahidin Halim, Serang, Banten, pada Rabu
(22/12/21) lalu.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan, aksi masif itu
akan terus dilanjutkan, sampai para gubernur di seluruh Indonesia merevisi nilai kenaikan UMK
di provinsi masing-masing. Ia mencontohkan bagaimana Anies sudah melakukannya di DKI
Jakarta.

"Jadi ketika Gubernur Anies menaikkan UMP DKI sebesar 5,1% sangat rasional. Karena hal ini
sesuai keputusan MK. Dengan kata lain, Gubernur Anies tunduk pada hukum yang berlaku,
sesuai hasil perhitungan," sebutnya, Jumat (24/12/21).(hoi/hoi).

14