Page 256 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 256
pengawalan dilakukan untuk memastikan bahwa struktur upah harus sesuai dengan Peraturan
Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Termasuk di dalamnya adalah untuk
memediasi perselisihan mengenai sistem dan struktur upah yang berbeda-beda di tiap daerah
antara pemerintah dengan pengusaha.
"Pemerintah konsisten untuk menerapkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan
mewajibkan semua kepala daerah untuk melakukan hal yang sama," kata Putri dalam keterangan
pers, Jumat, 24 Desember 2021.
Dia menegaskan dalam mengawal pelaksanaan pengupahan, dinas ketenagakerjaan wajib
memberikan pemahaman kepada pengusaha dan pekerja/buruh bahwa upah minimum (UMP
dan UMK) adalah jaring pengaman yang diberikan kepada tenaga kerja yang bekerja kurang dari
12 bulan. Adapun tenaga kerja yang sudah bekerja lebih dari 12 bulan diberlakukan ketentuan
struktur dan skala upah. Terkait perselisihan mengenai pengupahan sebagaimana yang sedang
mengemuka di Provinsi DKI Jakarta, Putri meminta Disnaker untuk mendorong pihak-pihak yang
berselisih untuk berdialog secara bipartit maupun tripartit.
"Pemerintah daerah wajib mengedepankan mekanisme tripartit dalam penyelesaian
permasalahan (terkait upah)," ucapnya.
Putri menambahkan, selain Upah Minimum (UM), saat ini pemerintah harus mendorong
implementasi struktur dan skala upah di perusahaan-perusahaan.
"Pemerintah wajib memediasi perusahaan untuk segera menyusun dan menetapkan struktur
skala upah, dan melakukan pembinaan teknis melalui fasilitasi, konsultasi, pendidikan, pelatihan,
penelitian, dan pengembangan," terangnya.
Dia menyebut dalam hal pembinaan teknis telah dilakukan secara optimal dan belum
membuahkan hasil sesuai yang diharapkan maka dilakukan pengawasan teknis. Pengawasan
teknis meliputi dampak pelaksanaan kewenangan bidang ketenagakerjaan yang sudah
diserahkan kepada pemerintah daerah, maka pemerintah melakukan pengawasan teknis melalui
review, monitoring, dan evaluasi. Namun apabila pengawasan teknis belum membuahkan hasil,
maka dilakukan tahapan teknis selanjutnya berupa pemeriksaan reguler dan/atau pemeriksaan
khusus atau/investigatif.
"Dari hasil pemeriksaan yang terakhir ini, jika terbukti terdapat kesalahan maka untuk
selanjutnya digunakan oleh pemerintah menegakkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan," ungkap Putri.
255
