Page 251 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 251
Judul Kemnaker: Pemerintah Daerah Wajib Mengedepankan Mekanisme
Tripartit Terkait Ketenagakerjaan
Nama Media korantangerang.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://korantangerang.com/kemnaker-pemerintah-daerah-wajib-
mengedepankan-mekanisme-tripartit-terkait-ketenagakerjaan/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-24 21:06:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Pemerintah konsisten untuk
menerapkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan mewajibkan semua kepala
daerah untuk melakukan hal yang sama
positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Pemerintah daerah wajib
mengedepankan mekanisme tripartit dalam penyelesaian permasalahan terkait ketenagakerjaan
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kepala Dinas
Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Provinsi se-Indonesia siap untuk mengawal pelaksanaan
pengupahan di tahun 2022 berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan.
KEMNAKER: PEMERINTAH DAERAH WAJIB MENGEDEPANKAN MEKANISME
TRIPARTIT TERKAIT KETENAGAKERJAAN
Kementerian Ketenagakerjaan bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kepala Dinas
Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Provinsi se-Indonesia siap untuk mengawal pelaksanaan
pengupahan di tahun 2022 berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan.
"Pemerintah konsisten untuk menerapkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan
mewajibkan semua kepala daerah untuk melakukan hal yang sama," kata Dirjen PHI dan Jamsos
Kemnaker, Indah Anggoro Putri, di Jakarta, Kamis (23/12/2021).
Indah Anggoro Putri mengatakan, dalam mengawal pelaksanaan pengupahan, dinas
ketenagakerjaan wajib memberikan pemahaman kepada pengusaha dan pekerja/buruh bahwa
upah minimum (UMP dan UMK) adalah safety net yang diberikan kepada tenaga kerja yang
250