Page 251 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 251

Judul               Kemnaker: Pemerintah Daerah Wajib Mengedepankan Mekanisme
                                    Tripartit Terkait Ketenagakerjaan
                Nama Media          korantangerang.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://korantangerang.com/kemnaker-pemerintah-daerah-wajib-
                                    mengedepankan-mekanisme-tripartit-terkait-ketenagakerjaan/
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-12-24 21:06:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 7.500.000
                News Value          Rp 22.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif


              Narasumber

              positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Pemerintah konsisten untuk
              menerapkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan mewajibkan semua kepala
              daerah untuk melakukan hal yang sama

              positive  -  Indah  Anggoro  Putri  (Dirjen PHI dan Jamsos  Kemnaker)  Pemerintah  daerah  wajib
              mengedepankan mekanisme tripartit dalam penyelesaian permasalahan terkait ketenagakerjaan



              Ringkasan

              Kementerian  Ketenagakerjaan  bersama  Kementerian  Dalam  Negeri  dan  Kepala  Dinas
              Ketenagakerjaan  (Kadisnaker)  Provinsi  se-Indonesia  siap  untuk  mengawal  pelaksanaan
              pengupahan di tahun 2022 berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2021 tentang
              Pengupahan.



              KEMNAKER: PEMERINTAH DAERAH WAJIB MENGEDEPANKAN MEKANISME
              TRIPARTIT TERKAIT KETENAGAKERJAAN

              Kementerian  Ketenagakerjaan  bersama  Kementerian  Dalam  Negeri  dan  Kepala  Dinas
              Ketenagakerjaan  (Kadisnaker)  Provinsi  se-Indonesia  siap  untuk  mengawal  pelaksanaan
              pengupahan di tahun 2022 berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2021 tentang
              Pengupahan.

              "Pemerintah konsisten untuk menerapkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan
              mewajibkan semua kepala daerah untuk melakukan hal yang sama," kata Dirjen PHI dan Jamsos
              Kemnaker, Indah Anggoro Putri, di Jakarta, Kamis (23/12/2021).

              Indah  Anggoro  Putri  mengatakan,  dalam  mengawal  pelaksanaan  pengupahan,  dinas
              ketenagakerjaan wajib memberikan pemahaman kepada pengusaha dan pekerja/buruh bahwa
              upah minimum (UMP dan UMK) adalah safety net yang diberikan kepada tenaga kerja yang
                                                           250
   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256