Page 250 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 250
Selain itu, Gubernur mendapat apresiasi dari Bahlil Lahadalia - Menteri Investasi atas konsistensi
dalam penetapan upah dengan mengacu pada formulasi yang telah ditetapkan pada Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.
"Bapak Presiden dan Bapak Menteri Investasi Bahlil Dahadalia juga sangat mendukung kebijakan
terkait penetapan upah yang telah ditetapkan sesuai acuan pada PP 36 tahun 2021," tuturnya.
Pria yang akrab disapa WH ini mendapat arahan agar segera melaporkan tindakan anarkisme
yang dilakukan oleh oknum buruh di ruang kerja Gubernur Banten.
"Terhadap perbuatan anarkis yang dilakukan oleh oknum pendemo agar melaporkan kepada
pihak kepolisian agar dapat ditindaklanjuti," ujar WH.
Diketahui bahwa telah terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh oknum buruh dengan menjebol
ruangan kerja kantor Gubernur Banten pada Rabu pada 22 Desember 2021. Adapun alasan
demonstrasi yang dilakukan oleh buruh yaitu tidak direvisinya UMP dan UMK 2022 dan Gubernur
Banten Wahidin Halim tetap tidak akan merevisinya.
Berdasarkan informasi bahwa keputusan Gubernur Banten Wahidin Halim telah mengacu pada
Undang-Undang nomor 11 tahun 2021 dan PP nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.
"Penetapan UMP dan UMK sudah sesuai ketentuan dan aturan yang tertuang dalam undang-
undang nomor 11 tahun 2021 dan PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan, tak akan
direvisi selama tidak ada intruksi dari Pemerintah pusat," ujar Gubernur WH.
Diketahui bahwa ribuan buruh berdemo di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Kota Serang yang menuntut Gubernur Banten merevisi UMP menjadi 5,4 persen. (*/pur).
249
