Page 255 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 255

Judul               Polemik UMP Mengemuka, Kemnaker Gandeng Kemendagri Kawal
                                    Sistem Pengupahan Tiap Provinsi
                Nama Media          trenasia.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.trenasia.com/polemik-ump-mengemuka-kemnaker-
                                    gandeng-kemendagri-kawal-sistem-pengupahan-tiap-provinsi
                Jurnalis            Daniel Deha
                Tanggal             2021-12-24 21:00:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 7.500.000
                News Value          Rp 22.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif

              Narasumber

              positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Pemerintah konsisten untuk
              menerapkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan mewajibkan semua kepala
              daerah untuk melakukan hal yang sama

              neutral  -  Indah  Anggoro  Putri  (Dirjen  PHI  dan  Jamsos  Kemnaker)  Pemerintah  daerah  wajib
              mengedepankan mekanisme tripartit dalam penyelesaian permasalahan (terkait upah)

              neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Pemerintah wajib memediasi
              perusahaan  untuk  segera  menyusun  dan  menetapkan  struktur  skala  upah,  dan  melakukan
              pembinaan  teknis  melalui  fasilitasi,  konsultasi,  pendidikan,  pelatihan,  penelitian,  dan
              pengembangan

              negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Dari hasil pemeriksaan yang
              terakhir ini, jika terbukti terdapat kesalahan maka untuk selanjutnya digunakan oleh pemerintah
              menegakkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



              Ringkasan

              Kementerian  Ketenagakerjaan  menggandeng  Kementerian  Dalam  Negeri  dan  Kepala  Dinas
              Ketenagakerjaan (Disnaker) Provinsi se-Indonesia untuk mengawal pelaksanaan pengupahan di
              tahun 2022 pada tiap provinsi dan kabupaten/kota.



              POLEMIK UMP MENGEMUKA, KEMNAKER GANDENG KEMENDAGRI KAWAL SISTEM
              PENGUPAHAN TIAP PROVINSI

              Kementerian  Ketenagakerjaan  menggandeng  Kementerian  Dalam  Negeri  dan  Kepala  Dinas
              Ketenagakerjaan (Disnaker) Provinsi se-Indonesia untuk mengawal pelaksanaan pengupahan di
              tahun  2022  pada  tiap  provinsi  dan  kabupaten/kota.  Direktur  Jenderal  Pembinaan  Hubungan
              Industrial  dan  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja  Kemnaker  Indah  Anggoro  Putri  mengatakan


                                                           254
   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260