Page 263 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 263
Judul Kemnaker: Perusahaan yang Mampu Agar Bayar UMP di Atas
Penetapan Gubernur!
Nama Media nkriku.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://nkriku.com/kemnaker-perusahaan-yang-mampu-agar-bayar-
ump-di-atas-penetapan-gubernur/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-24 20:27:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Pemerintah konsisten untuk
menerapkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan mewajibkan semua kepala
daerah untuk melakukan hal yang sama
positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Pemerintah daerah wajib
mengedepankan mekanisme tripartit dalam penyelesaian permasalahan terkait ketenagakerjaan
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Pemerintah wajib memediasi
perusahaan/pemberi kerja untuk segera menyusun dan menetapkan struktur skala upah, dan
melakukan pembinaan teknis melalui fasilitasi, konsultasi, pendidikan, pelatihan, penelitian, dan
pengembangan
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kepala
Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Provinsi se-Indonesia siap untuk mengawal pelaksanaan
pengupahan di tahun 2022 berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan.
KEMNAKER: PERUSAHAAN YANG MAMPU AGAR BAYAR UMP DI ATAS PENETAPAN
GUBERNUR!
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kepala
Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Provinsi se-Indonesia siap untuk mengawal pelaksanaan
pengupahan di tahun 2022 berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan.
262
