Page 285 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 285
"Pemerintah konsisten untuk menerapkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan
mewajibkan semua kepala daerah, untuk melakukan hal yang sama," terang Dirjen PHI dan
Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri, di Jakarta, Kamis (23/12/2021).
Dirjen Putri mengatakan, dalam mengawal pelaksanaan pengupahan, dinas ketenagakerjaan
wajib memberikan pemahaman kepada pengusaha dan pekerja/buruh. Upah minimum (UMP dan
UMK) adalah safety net yang diberikan kepada tenaga kerja yang bekerja kurang dari 12 bulan.
Adapun tenaga kerja yang sudah bekerja lebih dari 12 bulan diberlakukan ketentuan struktur
dan skala upah. Saat ada perselisihan mengenai pengupahan, Dirjen Putri minta dinas
ketenagakerjaan untuk mendorong pihak-pihak yang berselisih, untuk berdialog secara bipartit
maupun tripartit.
"Pemerintah daerah wajib mengedepankan mekanisme tripartit dalam penyelesaian
permasalahan terkait ketenagakerjaan," katanya.
Dirjen Putri menambahkan, selain Upah Minimum (UM), saat ini pemerintah harus mendorong
implementasi struktur dan skala upah di perusahaan-perusahaan.
"Pemerintah wajib memediasi perusahaan/pemberi kerja untuk segera menyusun dan
menetapkan struktur skala upah, dan melakukan pembinaan teknis melalui fasilitasi, konsultasi,
pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan," jelas dia.
Untuk pembinaan teknis, lanjutnya, telah dilakukan secara optimal dan belum membuahkan hasil
sesuai yang diharapkan. Maka, masih perlu dilakukan pengawasan teknis.
Pengawasan teknis, meliputi dampak pelaksanaan kewenangan bidang ketenagakerjaan, yang
sudah diserahkan kepada pemerintah daerah. Maka, pemerintah melakukan pengawasan teknis
melalui reviu, monitoring, serta evaluasi.
Jika pengawasan teknis itu belum membuahkan hasil, kata Dirjen Putri, maka dilakukan tahapan
teknis selanjutnya. Berupa pemeriksaan reguler dan/atau pemeriksaan khusus atau/ investigatif.
"Dari hasil pemeriksaan yang terakhir ini, jika terbukti terdapat kesalahan. Maka, untuk
selanjutnya digunakan oleh pemerintah menegakkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan," tuturnya. ***.
284
