Page 284 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 284

Judul               Perusahaan Mampu Agar Bayar UMP Di Atas Penetapan Gubernur
                Nama Media          suarakarya.id
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.suarakarya.id/detail/143259/Perusahaan-Mampu-Agar-
                                    Bayar-UMP-Di-Atas-Penetapan-Gubernur
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-12-24 18:56:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 7.500.000
                News Value          Rp 22.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif

              Narasumber

              positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Pemerintah konsisten untuk
              menerapkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan mewajibkan semua kepala
              daerah, untuk melakukan hal yang sama

              positive  -  Indah  Anggoro  Putri  (Dirjen PHI dan Jamsos  Kemnaker)  Pemerintah  daerah  wajib
              mengedepankan mekanisme tripartit dalam penyelesaian permasalahan terkait ketenagakerjaan

              neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Pemerintah wajib memediasi
              perusahaan/pemberi kerja untuk segera menyusun dan menetapkan struktur skala upah, dan
              melakukan pembinaan teknis melalui fasilitasi, konsultasi, pendidikan, pelatihan, penelitian, dan
              pengembangan

              negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Dari hasil pemeriksaan yang
              terakhir ini, jika terbukti terdapat kesalahan. Maka, untuk selanjutnya digunakan oleh pemerintah
              menegakkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



              Ringkasan

              Kementerian  Ketenagakerjaan  (Kemnaker),  Kementerian  Dalam  Negeri  (Kemendagri,  serta
              Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Provinsi se-Indonesia siap, mengawal pelaksanaan
              pengupahan tahun 2022 berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2021 tentang
              Pengupahan.



              PERUSAHAAN MAMPU AGAR BAYAR UMP DI ATAS PENETAPAN GUBERNUR

              JAKARTA: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri,
              serta  Kepala  Dinas  Ketenagakerjaan  (Kadisnaker)  Provinsi  se-Indonesia  siap,  mengawal
              pelaksanaan pengupahan tahun 2022 berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun
              2021 tentang Pengupahan.



                                                           283
   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289