Page 282 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021

Menurut Ridwan Kamil, dirinya tidak memiliki kewenangan untuk mengubah UMK karena hanya
Pemerintah Pusat yang bisa menentukan mekanisme perhitungan UMK.
"Tadi saya terima perwakilan buruhnya, saya sampaikan bahwa kepala daerah, bupati, gubernur
di luar DKI tidak punya kewenangan untuk mengubah UMK. Karena rumusnya ditentukan dari
pusat termasuk kalau ada upaya-upaya yang berbeda itu ada penegasan dari Mendagri tidak
boleh dilakukan karena tidak ada kewenangannya," ujar Ridwan Kamil di Hotel Pullman Bandung,
Kamis (23/12/2021).

Dalam kesempatan itu, Ridwan Kamil menawarkan solusi kepada para pekerja dan buruh di Jawa
Barat terkait dengan pengupahan tahun 2022. Misalnya adalah dengan mencari formula
penghitungan untuk buruh dengan masa kerja lebih dari setahun.

"Tapi kepada buruh saya sampaikan UMK/UMP adalah untuk pekerja yang belum satu tahun,
kalau yang sudah lewat satu tahun itu masih kosong regulasinya," kata pria yang kerap disapa
Kang Emil.
Menurut Ridwan Kamil, Upah Minimum Provinsi (UMP) dan UMK ini hanya mengatur atau
diperuntukkan bagi buruh dengan masa kerja satu tahun. Adapun bagi pekerja/buruh dengan
masa kerja di atas 1 tahun, maka pengupahan yang berlaku dengan menggunakan struktur dan
skala upah.
"Sehingga saya mengajak diskusi agar buruh fokusnya pada cara menghitung upah setelah satu
tahun sehingga mayoritasnya akan mendapatkan keadilan yang lebih baik dibandingkan jika
sekarang meminta kita melakukan yang tidak sesuai kewenangan. Karena tugas Gubernur itu
hanya menetapkan tidak mengoreksi," jelasnya.

Seperti diketahui, UMK 27 kab/kota telah ditetapkan menggunakan perhitungan PP 36/2021 yang
merupakan turunan UU Omnibus Law. UMK akan berlaku 1 Januari 2022 dan tidak ada
penangguhan bagi pengusaha. (hms)

281