Page 279 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 279
Judul Bertemu Serikat Pekerja, Ini Solusi Ridwan Kamil terkait Upah
Nama Media radarbandung.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.radarbandung.id/2021/12/24/bertemu-serikat-pekerja-ini-
solusi-ridwan-kamil-terkait-upah/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-24 19:04:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Ridwan Kamil (gubernur jawa barat) Tadi saya terima perwakilan buruhnya, saya
sampaikan bahwa kepala daerah, bupati, gubernur di luar DKI tidak punya kewenangan untuk
mengubah UMK. Karena rumusnya ditentukan dari pusat termasuk kalau ada upaya-upaya yang
berbeda itu ada penegasan dari Mendagri tidak boleh dilakukan karena tidak ada
kewenangannya
neutral - Ridwan Kamil (gubernur jawa barat) Tapi kepada buruh saya sampaikan UMK/UMP
adalah untuk pekerja yang belum satu tahun, kalau yang sudah lewat satu tahun itu masih
kosong regulasinya
negative - Ridwan Kamil (gubernur jawa barat) Sehingga saya mengajak diskusi agar buruh
fokusnya pada cara menghitung upah setelah satu tahun sehingga mayoritasnya akan
mendapatkan keadilan yang lebih baik dibandingkan jika sekarang meminta kita melakukan yang
tidak sesuai kewenangan. Karena tugas gubernur itu hanya menetapkan tidak mengoreksi
Ringkasan
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bertemu serikat pekerja di Gedung Sate, Kota Bandung,
Rabu (23/12/2021) untuk mendengar keluhan sekaligus memberikan solusi kepada para buruh
terkait dengan kenaikan upah minimum kota/kabupaten (UMK). Menurut Ridwan Kamil, dirinya
tidak memiliki kewenangan untuk mengubah UMK karena hanya Pemerintah Pusat yang bisa
menentukan mekanisme perhitungan UMK.
BERTEMU SERIKAT PEKERJA, INI SOLUSI RIDWAN KAMIL TERKAIT UPAH
RADARBANDUNG.id, BANDUNG- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bertemu serikat pekerja di
Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (23/12/2021) untuk mendengar keluhan sekaligus
memberikan solusi kepada para buruh terkait dengan kenaikan upah minimum kota/kabupaten
(UMK). Menurut Ridwan Kamil, dirinya tidak memiliki kewenangan untuk mengubah UMK karena
hanya Pemerintah Pusat yang bisa menentukan mekanisme perhitungan UMK.
278
