Page 275 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 275
Judul Kemnaker: Perusahaan yang Mampu Agar Bayar UMP di Atas
Penetapan Gubernur!
Nama Media akurat.co
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://akurat.co/kemnaker-perusahaan-yang-mampu-agar-bayar-ump-
di-atas-penetapan-gubernur
Jurnalis Ekonomi
Tanggal 2021-12-24 19:10:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Pemerintah konsisten untuk
menerapkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan mewajibkan semua kepala
daerah untuk melakukan hal yang sama
positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Pemerintah daerah wajib
mengedepankan mekanisme tripartit dalam penyelesaian permasalahan terkait ketenagakerjaan
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Pemerintah wajib memediasi
perusahaan/pemberi kerja untuk segera menyusun dan menetapkan struktur skala upah, dan
melakukan pembinaan teknis melalui fasilitasi, konsultasi, pendidikan, pelatihan, penelitian, dan
pengembangan
negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Dia (Anies) sebagai Gubernur yang
harusnya paham sekali masalah ini melanggar. Maka jadi catatan tersendiri apalagi kalau mau
nyapres, jadi catatan
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kepala
Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Provinsi se-Indonesia siap untuk mengawal pelaksanaan
pengupahan di tahun 2022 berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan.
KEMNAKER: PERUSAHAAN YANG MAMPU AGAR BAYAR UMP DI ATAS PENETAPAN
GUBERNUR!
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kepala
Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Provinsi se-Indonesia siap untuk mengawal pelaksanaan
274
