Page 276 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 276
pengupahan di tahun 2022 berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan.
"Pemerintah konsisten untuk menerapkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan
mewajibkan semua kepala daerah untuk melakukan hal yang sama," tutur Dirjen PHI dan Jamsos
Kemnaker, Indah Anggoro Putri, lewat keterangannya, Jumat (24/12/2021).
Indah Anggoro Putri mengungkapkan dalam mengawal pelaksanaan pengupahan, dinas
ketenagakerjaan wajib memberikan pemahaman kepada pengusaha dan pekerja/buruh bahwa
upah minimum (UMP dan UMK) adalah safety net yang diberikan kepada tenaga kerja yang
bekerja kurang dari 12 bulan. Adapun tenaga kerja yang sudah bekerja lebih dari 12 bulan
diberlakukan ketentuan struktur dan skala upah.
Sedangkan ketika ada perselisihan mengenai pengupahan, Dirjen Putri meminta dinas
ketenagakerjaan untuk mendorong pihak-pihak yang berselisih untuk berdialog secara bipartit
maupun tripartit.
"Pemerintah daerah wajib mengedepankan mekanisme tripartit dalam penyelesaian
permasalahan terkait ketenagakerjaan," katanya.
Dirjen Putri menambahkan, selain Upah Minimum (UM), saat ini pemerintah harus mendorong
implementasi struktur dan skala upah di perusahaan-perusahaan.
"Pemerintah wajib memediasi perusahaan/pemberi kerja untuk segera menyusun dan
menetapkan struktur skala upah, dan melakukan pembinaan teknis melalui fasilitasi, konsultasi,
pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan," tuturnya Menambahkan.
Dalam hal pembinaan teknis telah dilakukan secara optimal dan belum membuahkan hasil sesuai
yang diharapkan, lanjut Dirjen Putri, maka dilakukan pengawasan teknis.
Pengawasan teknis meliputi dampak pelaksanaan kewenangan bidang ketenagakerjaan yang
sudah diserahkan kepada pemerintah daerah, maka pemerintah melakukan pengawasan teknis
melalui review, monitoring, dan evaluasi.
Sekadar informasi, Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani menyebutkan bahwa keputusan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang merevisi UMP DKI Jakarta memiliki muatan politik.
Menurutnya keputusan itu didasari karena Anies Baswedan ingin mencalonkan diri menjadi
Presiden.
"Dia (Anies) sebagai Gubernur yang harusnya paham sekali masalah ini melanggar. Maka jadi
catatan tersendiri apalagi kalau mau nyapres, jadi catatan," tutur Ketua Umum Apindo Hariyadi
Sukamdani, Senin (21/12/2021).[].
275
