Page 296 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 296

Judul               Kemnaker Wajibkan Pemda Tetapkan UMP Sesuai PP Nomor 36 Tahun
                                    2021
                Nama Media          detik.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5869276/kemnaker-
                                    wajibkan-pemda-tetapkan-ump-sesuai-pp-nomor-36-tahun-2021
                Jurnalis            Inkana Putri
                Tanggal             2021-12-24 17:23:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif


              Narasumber

              positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Pemerintah konsisten untuk
              menerapkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan mewajibkan semua kepala
              daerah untuk melakukan hal yang sama

              positive  -  Indah  Anggoro  Putri  (Dirjen PHI dan Jamsos  Kemnaker)  Pemerintah  daerah  wajib
              mengedepankan mekanisme tripartit dalam penyelesaian permasalahan terkait ketenagakerjaan

              neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Pemerintah wajib memediasi
              perusahaan/pemberi kerja untuk segera menyusun dan menetapkan struktur skala upah, dan
              melakukan pembinaan teknis melalui fasilitasi, konsultasi, pendidikan, pelatihan, penelitian, dan
              pengembangan

              negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Dari hasil pemeriksaan yang
              terakhir ini, jika terbukti terdapat kesalahan maka untuk selanjutnya digunakan oleh pemerintah
              menegakkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



              Ringkasan

              Kementerian  Ketenagakerjaan  bersama  Kementerian  Dalam  Negeri  dan  Kepala  Dinas
              Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Provinsi se-Indonesia akan mengawal pelaksanaan pengupahan
              di tahun 2022. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2021 tentang
              Pengupahan.



              KEMNAKER WAJIBKAN PEMDA TETAPKAN UMP SESUAI PP NOMOR 36 TAHUN 2021
              Kementerian  Ketenagakerjaan  bersama  Kementerian  Dalam  Negeri  dan  Kepala  Dinas
              Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Provinsi se-Indonesia akan mengawal pelaksanaan pengupahan
              di tahun 2022. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2021 tentang
              Pengupahan.
                                                           295
   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301