Page 297 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 297
"Pemerintah konsisten untuk menerapkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan
mewajibkan semua kepala daerah untuk melakukan hal yang sama," ujar Dirjen PHI dan Jamsos
Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri dalam keterangan tertulis, Jumat
(24/12/2021).
Lebih lanjut, Indah mengatakan dalam mengawal pelaksanaan pengupahan, Disnaker wajib
memberikan pemahaman kepada pengusaha dan pekerja/buruh terkait upah minimum (UMP
dan UMK). Ia menyebut upah minimum merupakan safety net yang diberikan bagi pekerja yang
bekerja kurang dari 12 bulan. Sedangkan tenaga kerja yang sudah bekerja lebih dari 12 bulan
akan diberlakukan ketentuan struktur dan skala upah.
Sementara terkait perselisihan mengenai pengupahan, Putri meminta agar Disnaker mendorong
pihak-pihak yang berselisih untuk berdialog secara bipartit maupun tripartit.
"Pemerintah daerah wajib mengedepankan mekanisme tripartit dalam penyelesaian
permasalahan terkait ketenagakerjaan," ungkapnya.
Putri pun menambahkan saat ini pemerintah juga mendorong implementasi struktur dan skala
upah di perusahaan-perusahaan.
"Pemerintah wajib memediasi perusahaan/pemberi kerja untuk segera menyusun dan
menetapkan struktur skala upah, dan melakukan pembinaan teknis melalui fasilitasi, konsultasi,
pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan," imbuhnya.
Ia menjelaskan jika dalam hal pembinaan teknis telah dilakukan secara optimal dan belum
membuahkan hasil yang sesuai, maka bisa dilakukan pengawasan teknis. Pengawasan ini
meliputi dampak pelaksanaan kewenangan bidang ketenagakerjaan yang sudah diserahkan
kepada pemerintah daerah, maka pemerintah melakukan pengawasan teknis melalui review,
monitoring, dan evaluasi.
Putri menyebut jika pengawasan teknis belum membuahkan hasil maka perlu dilakukan tahapan
teknis selanjutnya, yaitu berupa pemeriksaan reguler dan/atau pemeriksaan khusus
atau/investigatif.
"Dari hasil pemeriksaan yang terakhir ini, jika terbukti terdapat kesalahan maka untuk
selanjutnya digunakan oleh pemerintah menegakkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan," pungkasnya.
296
