Page 316 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021

negative - Puji Santoso (Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Serikat Pekerja Nasional) Aturan itu
lebih tinggi dari formula PP 36/2021, dan pula naskah akademik formula di PP itu gak ada juga
kan

Ringkasan

Aksi unjuk rasa ribuan buruh yang menerobos Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten
(KP3B) hingga menduduki ruang kerja Gubernur, disebabkan rasa sakit hati yang dilontarkan
Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) agar pengusaha mengganti pekerja dengan upah yang
telah ditetapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk tahun 2022. Ketua Dewan
Pimpinan Pusat (DPP) Serikat Pekerja Nasional (SPN), Puji Santoso mengatakan, Gubernur
Banten terbukti tidak bisa menjaga marwah dan kehormatan Kegubernuran.

RIBUAN BURUH MARAH KARENA GUBERNUR BANTEN 'ASAL BUNYI' DAN TAK
BERADAB!

Aksi unjuk rasa ribuan buruh yang menerobos Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten
(KP3B) hingga menduduki ruang kerja Gubernur, disebabkan rasa sakit hati yang dilontarkan
Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) agar pengusaha mengganti pekerja dengan upah yang
telah ditetapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk tahun 2022.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Serikat Pekerja Nasional (SPN), Puji Santoso mengatakan,
Gubernur Banten terbukti tidak bisa menjaga marwah dan kehormatan Kegubernuran.

Dengan Kantor dikuasai sementara rakyatnya bukan tanpa sebab, dikarenakan Ucapan Gubernur
WH yang Asbun -asal bunyi- dan tidak beradab.

"Ini ditengarai arogansinya pasca menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022. Ucapannya
agar pengusaha mengganti dengan pekerja yang mau digaji dengan 2,5 juta hingga Rp4 juta,
tentu membuat kami sakit hati karena tidak pro kepada buruh," jelasnya.

Selain itu juga, kata Puji. Kebiasaan Gubernur Banten yang nyaris tidak pernah mau menemui
rakyat buruh ketika didatangi, patut dipertanyakan.
"Gubernur Banten ini memimpin rakyat Banten secara keseluruhan atau hanya memimpin,
menghidupi dan menjaga kelompoknya saja," katanya.

Dengan Gubernur Banten memberhentikan Kasatpol PP pasca aksi tersebut, kata Puji, itu
merupakan bentuk Kepemimpinan Kumingsun (merasa paling benar), kekanak-kanakan dan
tidak ngaca pada diri sendiri. Seolah itu hanya kesalahan semata Kasatpol PP.

"Gubernur mungkin lupa, padahal semua yang terjadi ini karena ulahnya bicara asal bunyi, tidak
bertanggungjawab, dan tidak berani menemui rakyat buruh, sehingga hal ini yang menjadikan
situasi menjadi berbeda namun masih dalam kendali. Untuk itu, saya sangat berterimakasih
kepada Jajaran Polda Banten, dan Satpol PP yang melayani rakyat buruh dengan sangat humanis
dalam giat waktu itu," ujarnya.

Seharusnya, kata Puji. Gubernur Banten dapat memenuhi rasa keadilan bagi rakyat buruh, disaat
tahun sebelumnya dengan alasan Pandemi Corona Virus Desease 2019 atau COVID-19 para
pengusaha mendapatkan subsidi dari Negara senilai ratusan triliun rupiah agar tidak terjadi PHK,
merumahkan pekerja, memotong upah, dan lainnya.

315