Page 319 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021

Emil menjelaskan kewenangan perubahan formula upah minimum ada di pemerintah pusat. Jika
formula tak diubah, maka jumlah UMP dan UMK 2022 yang telah ditetapkan juga tak bisa direvisi.
"Tadi saya terima perwakilan buruhnya, saya sampaikan bahwa kepala daerah, bupati, gubernur
di luar DKI tidak punya kewenangan untuk mengubah UMK," kata Kang Emil setelah bertemu
dengan buruh di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (23/12).

Dia menjelaskan pemerintah pusat yang berwenang menentukan rumus perhitungan upah
minimum. Hal ini juga ditegaskan oleh Kementerian Dalam Negeri bahwa daerah tak memiliki
wewenang mengubah formula UMK.

"Karena rumusnya ditentukan dari pusat termasuk kalau ada upaya-upaya yang berbeda itu ada
penegasan dari Mendagri tidak boleh dilakukan karena tidak ada kewenangannya," ujar Kang
Emil.

Meski begitu, ia menawarkan solusi kepada pekerja dan buruh di Jawa Barat terkait pengupahan
2022. Salah satunya mencari formula perhitungan untuk buruh dengan masa kerja lebih dari
satu tahun.

"Tapi kepada buruh saya sampaikan UMK atau UMP adalah untuk pekerja yang belum satu tahun,
kalau yang sudah lewat satu tahun itu masih kosong regulasinya," ucap Kang Emil.

Menurut Emil, UMP dan UMK yang diatur pemerintah pusat hanya berlaku bagi buruh dengan
masa kerja satu tahun. Di luar itu, maka aturannya menggunakan struktur dan skala upah.
"Sehingga saya mengajak diskusi agar buruh fokusnya pada cara menghitung upah setelah satu
tahun, sehingga mayoritasnya akan mendapatkan keadilan," tegas Kang Emil.

Sebelumnya, Kang Emil telah menetapkan besaran nilai UMP dan UMK di 27 daerah di Jawa
Barat pada Selasa (30/11) lalu.

Keputusan penetapan UMK tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor:
561/ Kep.732-Kesra/ 2021 tanggal 30 November 2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota
di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.

Berdasarkan keterangan tertulis Sekretaris Daerah Jabar Setiawan Wangsaatmadja, penetapan
ini tidak terlepas dari beberapa dasar peraturan, yaitu Undang-undang (UU) 13 tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan, UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU 11 tahun 2020
tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah RI No.36 tahun 2021 tentang Pengupahan serta
beberapa surat Menteri Ketenagakerjaan.

Selain itu, penetapan juga dilakukan berdasarkan rekomendasi besaran penyesuaian nilai upah
minimum kabupaten/kota dari 27 bupati dan wali kota seluruh Jawa Barat, serta berita acara
dewan pengupahan. Sementara, UMP Jawa Barat hanya naik 1,72 persen atau Rp31.135 menjadi
Rp1.841.487 pada tahun depan.

Berbeda dengan Kang Emil, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan merevisi kenaikan UMP dari
0,8 persen menjadi 5,1 persen pada 2022. Hal ini berarti kenaikan UMP DKI tahun depan berubah
dari yang cuma Rp37.749 menjadi Rp225.667. Dengan demikian, UMP DKI Jakarta menjadi
Rp4.641.854.

Mengutip rilis resmi yang diterbitkan Sabtu (18/12), perubahan ini mempertimbangkan beberapa
kajian. Salah satunya proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 yang sebesar 4,7
persen hingga 5,5 persen. Kemudian, proyeksi inflasi yang terkendali pada posisi 3 persen juga
menjadi pertimbangan Anies dalam menentukan kenaikan UMP tahun depan..

318