Page 317 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 317
Namun yang terjadi PHK dimana-mana, merumahkan pekerja di mana-mana, banyak pengusaha
yang membayar upah tidak sesuai ketentuan.
"Di saat itu rakyat buruh diam dan memaklumi meski tidak ada kepedulian dari Gubernur Banten.
Tapi sekarang, disaat ekonomi mulai berangsur membaik, justru pemerintah malah ingin
menyiksa perekonomian rakyat buruh. Saya jadi meragukan Gubernur Banten saat ini dalam
memimpin Provinsi Banten tercinta ini," tegasnya.
Puji menegaskan, jika Gubernur Banten Wahidin Halim sudah tidak mampu memimpin Provinsi
Banten, sebaiknya segera mundur. Apalagi sampai mengajukan persoalan seperti kepada
presiden.
"Bapa WH ini kok malah mau jadi Gubernur yang suka mengadu sih. Gak usahlah berniat
mengadu ke Presiden dan Kapolri, pekerjaan beliau itu masih banyak yg lebih penting dan
urgent. Persoalan ini kan dibuat sendiri, ya tinggal diselesaikan saja di internal Banten, gak usah
dibawa-bawa ke Presiden segala," katanya.
"Apa sudah tidak mampu memimpin Banten lagi? Ya kalo udah gak mampu ya mundur aja dari
jabatan, gtu saja kok repot," tambahnya.
Tidak hanya itu, Puji juga menilai jika Gubernur Banten terkesan tidak memahami mekanisme
dan kewenangan penetapan Upah. Sebab, sudah jelas diatur dalam UU 13/2003 yang sekarang
juga muncul dalam UU 11/2020 jo PP 36/2021, bahwa Gubernur mempunyai kewenangan penuh
dalam penetapan upah minimum.
"Aturan itu lebih tinggi dari formula PP 36/2021, dan pula naskah akademik formula di PP itu gak
ada juga kan," ungkapnya..
316
