Page 341 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 341
pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan," kata Putri seperti dikutip dari laman
resmi Kemenaker, Jumat (24/12/2021).
Indah menyampaikan, seluruh kepada daerah harus menetapkan upah minimum berdasarkan
PP no 36 tahun 2021. Kemenaker bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kepala Dinas
Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Provinsi se-Indonesia, siap untuk mengawal pelaksanaan
pengupahan di tahun 2022 berdasarkan ketentuan tersebut.
"Pemerintah konsisten untuk menerapkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan
mewajibkan semua kepala daerah untuk melakukan hal yang sama," ujar Putri.
Di sisi lain, dinas ketenagakerjaan wajib memberikan pemahaman kepada pengusaha dan
pekerja/buruh. Bahwa upah minimum (UMP dan UMK) adalah safety net atau jaringan pengaman
yang diberikan kepada tenaga kerja yang bekerja kurang dari 12 bulan.
Adapun tenaga kerja yang sudah bekerja lebih dari 12 bulan diberlakukan ketentuan struktur
dan skala upah. Apabila terjadi perselisihan mengenai pengupahan, Putri meminta dinas
ketenagakerjaan untuk mendorong pihak-pihak yang berselisih untuk berdialog secara bipartit
maupun tripartit.
"Pemerintah daerah wajib mengedepankan mekanisme tripartit dalam penyelesaian
permasalahan terkait ketenagakerjaan," ucapnya..
340
