Page 336 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 336
Judul Buruh Desak Seluruh Gubernur di Indonesia Revisi UMP Seperti Anies
Nama Media law-justice.co
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.law-justice.co/artikel/122300/buruh-desak-seluruh-
gubernur-di-indonesia-revisi-ump-seperti-anies/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-24 15:02:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Jadi ketika Gubernur Anies menaikkan UMP DKI sebesar 5,1
persen sangat rasional. Karena hal ini sesuai keputusan MK. Dengan kata lain, Gubernur Anies
tunduk pada hukum yang berlaku, sesuai hasil perhitungan
neutral - Mirah Sumirat (Presiden ASPEK Indonesia) Kami terus mendorong seluruh kepada
daerah, Gubernur Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur juga, untuk tidak menetapkan
atau menghitung UMP 2022 berdasarkan rekomendasi pemerintah pusat, dalam hal ini Kemnaker
Ringkasan
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mendesak seluruh gubernur
di Indonesia untuk merevisi besaran upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum
kabupaten/kota (UMK), seperti yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
BURUH DESAK SELURUH GUBERNUR DI INDONESIA REVISI UMP SEPERTI ANIES
Usai Lakukan Aksi, Buruh Doakan Anies Baswedan Jadi Presiden Indonesia. (rmol.id).
Jakarta, law-justice.co - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal
mendesak seluruh gubernur di Indonesia untuk merevisi besaran upah minimum provinsi (UMP)
dan upah minimum kabupaten/kota (UMK), seperti yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta
Anies Baswedan.
Kata dia, revisi ini perlu dilakukan karena perhitungan upah minimum dengan formula Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan tidak sejalan dengan putusan
Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu, besaran kenaikan dengan formula itu tidak mencerminkan
keadilan seperti yang diungkapkan Anies.
"Jadi ketika Gubernur Anies menaikkan UMP DKI sebesar 5,1 persen sangat rasional. Karena hal
ini sesuai keputusan MK. Dengan kata lain, Gubernur Anies tunduk pada hukum yang berlaku,
sesuai hasil perhitungan," ucap Said dalam keterangan resmi, Jumat (24/12).
335
