Page 332 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021

Ia mengatakan kebijakan itu pun ditempuh lantaran adanya optimisme bahwa pada 2022
pertumbuhan ekonomi membaik. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi DKI
Jakarta akan mencapai kisaran 3,5 hingga 4,3 persen pada tahun ini dan akan meningkat pada
kisaran 5,3 hingga 6,1 persen pada 2022.

"Artinya mau enggak mau, suka enggak suka perhitungan mengenai UMP harus disesuaikan.
Jangan melulu hanya melihat sisi ke belakangnya tapi juga melihat proyeksinya," ujar Abbas.

Alasan terakhir, kata Abbas, adalah lantaran data menunjukkan bahwa selama hampir dua tahun
terjadinya pandemi, masih ada sektor usaha yang tumbuh. "Jadi kalau misalkan dipukul rata
segala macam sepertinya tidak ada azas keadilan."

Abbas pun menjelaskan bahwa kebijakan sejatinya dibuat berdasarkan dua sumbu. Pertama
adalah baik dan kedua adalah benar. Menurut dia, kalau kebijakan dibuat sesuai aturan
perundangan yang berlaku, maka kebijakan tersebut benar. Sementara kebijakan yang
memenuhi azas keadilan adalah kebijakan yang baik.
"Idealnya kebijakan itu baik dan benar. Tapi yang harus kita hindari adalah kebijakan yang tidak
baik dan tidak benar. Dalam dunia nyata, terkadang kita harus mengambil sikap antara benar
dan baik. Ini lah yang Pemprov DKI Jakarta ambil," tutur Abbas.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi besaran kenaikan upah minimum
provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen atau naik Rp 225.667
dari UMP 2021. Dengan demikian, UMP DKI Jakarta tahun 2022 direvisi menjadi Rp 4.641.854.

Keputusan itu pun dipersoalkan salah satunya oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia alias Apindo.
Apindo menilai Anies telah melanggar regulasi Pengupahan yang berlaku saat ini, terutama
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yaitu pasal 26 mengenai cara
perhitungan upah minimum dan pasal 27 mengenai Upah minimum provinsi.

"Selain itu revisi ini bertentangan dengan pasal 29 tentang waktu penetapan Upah Minimum
yang selambat-lambatnya ditetapkan pada tanggal 21 November 2021," ujar Ketua Umum
Apindo Hariyadi Sukamdani.

Hariyadi mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara sepihak melakukan revisi UMP DKI
Jakarta 2022 tanpa memperhatikan pendapat dunia usaha, khususnya Apindo DKI Jakarta yang
menjadi bagian dari Dewan Pengupahan Daerah sebagai unsur dunia usaha. Dewan Pengupahan
Daerah terdiri dari unsur tripartit, antara lain pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha.

331