Page 328 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021

Judul 'Anies Effect' Mulai Merajalela, Bisakah Para Gubernur Ikuti Jejaknya?
Nama Media detik.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5869033/anies-effect-
mulai-merajalela-bisakah-para-gubernur-ikuti-jejaknya
Jurnalis Herdi Alif Al Hikam
Tanggal 2021-12-24 15:18:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Bhima Yudhistira (peneliti Institute for Development of Economics and Finance
(Indef)) Kepala Daerah memang seharusnya melakukan revisi aturan secepatnya, masih ada
waktu. Jangan takut Kepala Daerah sama lobi-lobi pengusaha yang pro upah rendah

negative - Bhima Yudhistira (peneliti Institute for Development of Economics and Finance
(Indef)) Lagipula diskresi kepala daerah dibenarkan saat MK memutus UU Cipta Kerja sebagai
dasar aturan pengupahan sebagai inkonstitusional bersyarat

negative - Bhima Yudhistira (peneliti Institute for Development of Economics and Finance
(Indef)) Jangan pakai teori kuno, lebih baik dengarkan yang Bapenas sampaikan kalau ekonomi
mau cepat pulih, upah minimumnya harus naik lebih tinggi dari aturan PP 36 tahun 2021

neutral - Bhima Yudhistira (peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef))
Justru ketika upah tinggi, belanja masyarakat akan naik dan membuka lapangan kerja baru
neutral - Mohammad Faisal (Direktur Eksekutif Center for Reform on Economics (CORE)) Kami
melihat harus ada formula khusus yang disepakati di tingkat nasional dan daerah yang
mencerminkan masing-masing daerah dan sektor. Semua setuju, bukan paksaan untuk
menerapkannya

positive - Mohammad Faisal (Direktur Eksekutif Center for Reform on Economics (CORE)) Yang
paling penting juga adalah semuanya harus tetap bersandarkan pada forum tripartit agar
mendapatkan keputusan yang adil

Ringkasan

Para buruh meminta kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi upah minimum
provinsi bisa diikuti oleh Gubernur Banten Wahidin Halim. Buruh pun sempat melakukan aksi
unjuk rasa untuk menuntut hal tersebut. Menurut Direktur Center of Economic and Law Studies
(Celios) Bhima Yudhistira, pemerintah daerah sudah semestinya mengikuti langkah Anies
merevisi dan menaikkan UMP. Bhima juga mengingatkan jangan sampai kepala daerah takut
akan lobi-lobi pengusaha yang pro upah rendah.

327