Page 326 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 326
Hariyadi menuturkan Gubernur DKI Jakarta melanggar ketentuan dalam PP 36 tahun 2021
tentang Pengupahan, khususnya Pasal 26 tentang Tata Cara Perhitungan Upah Minimum.
Kemudian, Pasal 27 mengenai UMP serta Pasal 29 mengenai waktu penetapan upah minimum
yang seharusnya untuk provinsi selambatnya pada 21 November 2021.
Tak hanya dari Apindo, Kadin DKI Jakarta juga mempertanyakan dasar hukum revisi UMP 2022
tersebut.
Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi mempertanyakan
keputusan Gubernur Anies Baswedan yang merevisi UMP DKI 2022 karena tanpa melalui sidang
Dewan Pengupahan DKI.
Menurut dia, rapat final penetapan UMP 2022 berlangsung pada 15 November 2021 dan
disepakati tripartit yakni tiga unsur dari pengusaha, pekerja, dan pemerintah.
Gugatan dan sanksi Dinamika revisi UMP 2022 di Jakarta terus berlanjut karena Apindo
berencana akan menggugat aturan revisi tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
yang dikoordinasikan oleh Apindo DKI Jakarta.
Namun, Apindo baru akan melayangkan gugatan setelah revisi UMP resmi diatur dalam
Keputusan Gubernur (Kepgub) terbit.
Seperti diketahui, meski Anies merevisi UMP 2022 pada Sabtu (18/12) namun hingga Kamis
(23/12) masih belum ada Keputusan Gubernur (Kepgub) atau peraturan terkait yang mengatur
soal revisi UMP tersebut.
Padahal, menurut aturan dalam PP Nomor 36 tahun 2021, pada pasal 29 disebutkan bahwa UMP
ditetapkan dengan Kepgub dan diumumkan paling lambat tanggal 21 November tahun berjalan.
Dalam PP itu, mengatur formula penyesuaian UMP dengan menggunakan inflasi atau nilai
pertumbuhan ekonomi provinsi berdasarkan data lembaga berwenang bidang statistik.
Adapun lembaga berwenang bidang statistik yang selama ini menjadi acuan pemerintah
termasuk lembaga negara dan instansi lain untuk pertumbuhan ekonomi dan inflasi adalah Badan
Pusat Statistik (BPS).
Kalangan pengusaha juga meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) memberikan sanksi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
atas keputusannya merevisi UMP 2022.
Ketua Umum Apindo Hariyadi meminta Mendagri memberikan pembinaan atau sanksi kepada
kepala daerah yang tidak memahami peraturan perundangan sehingga mengakibatkan
melemahnya sistem pemerintahan, sebagaimana amanat UU 23 tahun 2014, Pasal 373.
Tak hanya itu, Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta juga akan dipanggil Komisi B DPRD DKI Jakarta
untuk melakukan klarifikasi soal revisi UMP 2022.
Sekretaris Komisi B DPRD DKI Pandapotan Sinaga mengatakan penetapan UMP 2022 berpotensi
direvisi kembali karena revisi pertama dinilai belum mengakomodasi dunia usaha.
Tak hanya itu, belum adanya landasan hukum berupa Keputusan Gubernur hasil revisi UMP juga
berpotensi UMP 2022 kembali bisa diubah.
Tudingan kepentingan politik Perwakilan dari asosiasi pengusaha menyindir adanya dugaan
kepentingan politik di balik revisi UMP DKI Jakarta tahun 2022, terutama jelang Pilpres 2024.
325
