Page 329 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 329
'ANIES EFFECT' MULAI MERAJALELA, BISAKAH PARA GUBERNUR IKUTI JEJAKNYA?
Para buruh meminta kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi upah minimum
provinsi bisa diikuti oleh Gubernur Banten Wahidin Halim. Buruh pun sempat melakukan aksi
unjuk rasa untuk menuntut hal tersebut.
Menurut Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, pemerintah
daerah sudah semestinya mengikuti langkah Anies merevisi dan menaikkan UMP. Bhima juga
mengingatkan jangan sampai kepala daerah takut akan lobi-lobi pengusaha yang pro upah
rendah.
"Kepala Daerah memang seharusnya melakukan revisi aturan secepatnya, masih ada waktu.
Jangan takut Kepala Daerah sama lobi-lobi pengusaha yang pro upah rendah," ungkap Bhima
kepada detikcom, Jumat (24/12/2021).
Seperti diketahui, Anies Baswedan baru saja merevisi aturan UMP DKI Jakarta. Awalnya UMP
tahun 2022 di DKI Jakarta hanya naik Rp 37.749 atau 0,85% dari tahun sebelumnya. Namun
direvisi menjadi naik 5,1% atau senilai Rp 225 ribu dari tahun sebelumnya.
Bhima menegaskan apa yang dilakukan Anies untuk merevisi dan menambah tingkat kenaikkan
UMP pun sebetulnya sesuai aturan. Hal itu karena keputusan MK yang memutuskan UU Cipta
Kerja, yang merupakan dasar aturan penentuan UMP harus direvisi dan berstatus
inkonstitusional bersyarat.
Artinya, aturan turunan UU Cipta Kerja berupa Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan yang menjadi dasar perhitungan UMP bisa diabaikan.
"Lagipula diskresi kepala daerah dibenarkan saat MK memutus UU Cipta Kerja sebagai dasar
aturan pengupahan sebagai inkonstitusional bersyarat," kata Bhima.
Dia juga meminta agar kepala daerah memahami konsep upah minimum sebagai stimulus
belanja masyarakat. Jangan sampai terjebak dengan teori kuno yang menyebutkan bila upah
rendah maka lapangan kerja akan terbuka.
"Jangan pakai teori kuno, lebih baik dengarkan yang Bapenas sampaikan kalau ekonomi mau
cepat pulih, upah minimumnya harus naik lebih tinggi dari aturan PP 36 tahun 2021," kata Bhima.
Teori kuno yang dimaksud Bhima menyebutkan bila upah minimum rendah maka akan menarik
investasi baru dan menarik kesempatan kerja yang lebih besar. Teori itu menurutnya sudah
dipatahkan oleh peneliti David Card, Bhima menjelaskan David Card dalam penelitian yang
berjudul Myth and Measurement: The New Economics of the Minimum Wage tidak menemukan
korelasi antara upah minimum yang dinaikkan dengan menurunnya kesempatan kerja. Justru
saat upah tinggi, belanja masyarakat meningkat dan akhirnya membuka lapangan kerja baru
untuk memenuhi permintaan konsumsi masyarakat.
"Justru ketika upah tinggi, belanja masyarakat akan naik dan membuka lapangan kerja baru,"
pungkas Bhima.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal
menambahkan seharusnya pembentukkan formula penghitungan upah minimum harus bisa
disepakati semua pihak. Baik di tingkat nasional maupun daerah.
328
