Page 327 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan Adi Mahfudz menilai dampak revisi
UMP itu membingungkan kalangan pengusaha.
Pasalnya, masih menurut dia, hitungan rencana bisnis akan jadi tidak karuan karena kebijakan
yang berubah-ubah.

Sedangkan, mekanisme penentuan upah minimum provinsi harus dilakukan melalui tripartit yaitu
antara pemerintah, pengusaha dan pekerja yang di dalamnya ada unsur akademisi dan pakar,
dengan batas penetapan yang diumumkan paling lambat 21 November tahun berjalan.

"Apakah revisi ini ada sangkut pautnya dengan kepentingan politik? Oh jelas. Itu jelas," kata Adi.

Persoalan UMP 2022 di Jakarta masih terus bergulir mendekati Tahun Baru, apalagi asosiasi
pengusaha berencana akan menggugat revisi penetapan UMP tersebut, padahal UMP itu sudah
harus berlaku mulai 1 Januari 2022 sesuai dengan PP Nomor 36 tahun 2021 tentang
Pengupahan..

326