Page 58 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 JANUARI 2021

BENNY RHAMDANI SIAP MUNDUR DARI JABATAN KEPALA BP2MI JIKA TIDAK
BERJALAN
JAKARTA - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani
menyatakan implementasi pembebasan biaya penempatan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI)
sesuai Peraturan BP2MI Nomor 9 tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan PMI, akan
diperpanjang masa transisinya selama 6 bulan ke depan.

"Sejak ditetapkannya Perban No. 09 tahun 2020 pada tanggal 15 Juni 2020, sejatinya Perban
tersebut efektif mulai berlaku hari ini, tanggal 15 Januari 2020, atau telah diberikan masa transisi
selama 6 bulan. Namun, melihat kesiapan Pemerintah Daerah dan calon pemberi kerja di negara-
negara tujuan penempatan, kami putuskan untuk memperpanjang masa transisi selama 6 bulan
ke depan hingga tanggal 15 Juli 2020," kata Benny di depan awak media dalam Press Conference
di Media Center BP2MI, Jakarta, Jumat (15/01).

Selama masa transasi 6 bulan, BP2MI telah melakukan berbagai langkah dalam persiapan
implementasi Perban 09/2020, antara lain melakukan pertemuan dengan Menteri
Ketenagakerjaan RI, Menteri Luar Negeri RI, Menteri Dalam Negeri RI.

Selain itu, menyebarkan informasi ke Perwakilan RI di Kuala Lumpur, Johor Bahru, Penang, Kota
Kinabalu, Kuching, Tawau, Singapura, Hong Kong, dan KDEI Taipei. Kemudian, menyusun
Petujuk Pelaksanaan Pembebasan Biaya Penempatan dengan melibatkan Kemnaker, Kemlu,
Kemdagri, NGO, dan menetapkan Juklak pembebasan biaya penempatan melalui Kepka
323/2020 tanggal 21 Desember 2020.

Kegiatan lainnya, menurut Benny, mengadakan pertemuan bilateral secara virtual dengan
Taiwan yang melibatkan Ministry of Labor Taiwan, KDEI Taipei, TETO, Kemnaker, dan BP2MI
pada tanggal 23 Desember 2020, serta Hong Kong yang melibatkan Department of Labor Hong
Kong SAR, KJRI Hong Kong, Kemnaker, BP2MI, Asosiasi Agensi di Hong Kong, asosiasi pemberi
kerja di Hong Kong dan organisasi/komunitas PMI di Hong Kong tanggal 30 Desember 2020.

Selanjutnya, menyesuaikan proses pelayanan penempatan melalui SISKO-P2MI, yang meliputi:
mekanisme pendaftaran CPMI, mekanisme seleksi, mekanisme verifikasi dokumen, serta
mekanisme verifikasi dan pelaksanaan OPP. Kemudian, membentuk Tim Penyesuaian sistem dan
helpdesk kepada CPMI dan Stakeholders.

Terakhir, menyusun Indikasi nominal biaya penempatan per negara tujuan penempatan, agar
calon pemberi kerja mengetahui perkiraan biaya penempatan yang akan ditanggung oleh
pemberi kerja di negara tujuan penempatan "Dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh
BP2MI dan melihat fakta empirik di lapangan, ditemukan fakta bahwa belum adanya kesiapan
Pemerintah Daerah dalam hal politik anggaran dan menjalankan Penyelenggaraan Pendidikan
dan Pelatihan kerja bagi PMI sebagaimana yang menjadi perintah UU Nomor 18 Tahun 2017
Pasal 40 dan 41," ujar Benny.

Untuk itu, lanjut Benny, setelah melakukan rapat koordinasi dengan Menteri Ketenagakerjaan,
Ida Fauziyah beserta jajarannya, pada Rabu malam (13/01), BP2MI tetap pada sikap yang tidak
bergeser dari sikap semula, bahwa pada prinsipnya biaya pelatihan dan sertifikasi tidak
dibebankan kepada PMI, mengingat ini adalah perintah UU No. 18/2017 Pasal 30 ayat (1).

"Perban No. 9/2020 merupakan komitmen dan keberpihakan BP2MI, serta bentuk kehadiran
negara untuk tegak lurus melakukan pelindungan PMI dan keluarga sekaligus sikap istikamah
terhadap ketaatan, kepatuhan dan ketundukan pada UU No. 18/2017," papar Benny.

Benny mengatakan, BP2MI juga menawarkan dua opsi yang akan dilakukan dalam masa transisi
6 bulan ke depan. Pertama, Intervensi negara/Pemerintah Pusat dengan mengalokasikan

57