Page 61 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 JANUARI 2021
P. 61
neutral - Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) Saya dididik untuk setia kepada Rakyat, istikamah
kepada cita-cita konstitusi, dan patuh undang-undang dan Presiden Republik Indonesia yang
memberi mandat dan peruntah kepada Saya untuk bekerja pada negara. Jabatan itu milik Allah
dan setiap manusia tidak memiliki hak sedikitpun untuk menguasainya, kecuali menjalankan
kekuasaan itu sejatinya sebagaimana yang menjadi kehendak Allah dan Rakyat
Ringkasan
Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani akan
memperpanjang pembebasan biaya penempatan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Perpanjangan akan berlaku selama 6 bulan.
Perpanjangan bebas biaya penempatan PMI itu sesuai Peraturan BP2MI (Perban) nomor 9 tahun
2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan PMI.
PEMBEBASAN BIAYA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DIPERPANJANG
Jakarta: Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani akan
memperpanjang pembebasan biaya penempatan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Perpanjangan akan berlaku selama 6 bulan.
Perpanjangan bebas biaya penempatan PMI itu sesuai Peraturan BP2MI (Perban) nomor 9 tahun
2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan PMI.
"Sejak ditetapkan Perban Nomor 09 tahun 2020 pada tanggal 15 Juni 2020, sejatinya Perban
tersebut efektif mulai berlaku hari ini atau telah diberikan masa transisi selama 6 bulan. Namun
melihat kesiapan Pemerintah Daerah dan calon pemberi kerja di negara-negara tujuan
penempatan, kami putuskan untuk memperpanjang masa transisi selama 6 bulan ke depan
hingga tanggal 15 Juli 2021," kata Benny dalam siaran pers, Jakarta, Jumat (15/1/2021).
Selama masa transisi 6 (enam) bulan, BP2MI telah melakukan sejumlah langkah sebagai
persiapan berlakunya Perban 09/2020.
Diantaranya bertemu dengan Menteri Ketenagakerjaan RI, Menteri Luar Negeri RI, Menteri
Dalam Negeri RI. Kemudian menyebarkan informasi ke Perwakilan RI di Kuala Lumpur, Johor
Baru, Penang, Kota Kinabalu, Kuching, Tawau, Singapura, Hong Kong, dan KDEI Taipei.
Kemudian menyusun Petunjuk Pelaksanaan Pembebasan Biaya Penempatan dengan melibatkan
Kemnaker, Kemlu, Kemdagri, NGO, dan menetapkan Juklak pembebasan biaya penempatan
melalui Kepka 323/2020 tanggal 21 Desember 2020.
Selanjutnya mengadakan pertemuan bilateral secara virtual dengan Taiwan yang melibatkan
Ministry of Labor Taiwan, KDEI Taipei, TETO, Kemnaker, dan BP2MI pada tanggal 23 Desember
2020, serta Hong Kong yang melibatkan Department of Labor Hong Kong SAR, KJRI Hong Kong,
Kemnaker, BP2MI, Asosiasi Agensi di Hong Kong, asosiasi pemberi kerja di Hong Kong dan
organisasi/komunitas PMI di Hong Kong tanggal 30 Desember 2020.
BP2MI juga telah menyesuaikan proses pelayanan penempatan melalui SISKO-P2MI, yang
meliputi; mekanisme pendaftaran CPMI, mekanisme seleksi, mekanisme verifikasi dokumen,
serta mekanisme verifikasi dan pelaksanaan OPP.
Lalu membentuk Tim Penyesuaian sistem dan helpdesk kepada CPMI dan Stakeholders,
menyusun indikasi nominal biaya penempatan per negara tujuan penempatan, agar calon
60
