Page 64 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 JANUARI 2021

PEMBEBASAN BIAYA PENEMPATAN TKI DIUNDUR HINGGA JULI, KEPALA BP2MI
UNGKAP PENYEBABNYA
Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) , Benny Rhamdani mengumumkan
bahwa peraturan terkait pembebasan biaya penempatan TKI di luar negeri diundur hingga Juli
2021.

Benny mengatakan sejatinya peraturan undang-undang (UU) No. 09 Tahun 2020 tersebut efektif
mulai berlaku pada hari ini, Jumat (15/1/2021).

Namun, pihaknya menemukan fakta dilapangan belum adanya kesiapan Pemerintah Daerah
(Pemda) dalam hal Politik anggaran dan menjalankan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
kerja bagi PMI.

"Ini sangat menyakitkan bagi kami dan sangat menyakitkan bagi pekerja migran Indonesia,"
kata Benny pada konferensi pers secara virtual, Jumat (15/1/2021).

Padahal pihaknya telah melakukan sejumlah persiapan selama 6 bulan masa transisi untuk
mempersiapkan implementasi pembebasan biaya penempatan tersebut.

Diantaranya menjalin komunikasi dengan sejumlah Kementerian hingga menyebarkan informasi
ke Perwakilan RI yang ada di luar negeri.

Pihaknya juga telah menyusun petunjuk pelaksanaan dengan melibatkan kementerian/lembaga
terkait hingga mengadakan pertemuan bilateral secara virtual dengan negara penempatan.

"Harusnya Pemda tidak boleh melihat hanya karena peraturan badan ini dikeluarkan tahun 2020.
Misalnya ada anggapan, ini terlalu mepet, atau bagaimana politik anggaran kami alokasikan. Itu
pandangan keliru dan salah. Karena UU Nomor 18 Tahun 2017 telah dikeluarkan 4 tahun lalu,"
kata Benny.

Dalam UU 18 Tahun 2017, Pasal 40 dan 41 diterangkan bahwa Pemda memiliki tugas dan
tanggung jawab untuk menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan kerja, termasuk
menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia
(CPMI).

Benny menyayangkan hampir semua Pemerintah Provinsi (Pemprov) belum menyelenggarakan
politik anggaran tersebut, kecuali Provinsi Jawa Timur.

Pemprov Jawa Timur yang sudah mengalokasikan anggaran pelatihan Calon Pekerja Migran
Indonesia melalui APBD Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 7,9 miliar per tahun.

"Ini kami apresiasi, menunjukan pemerintah Jatim telah memiliki kepedulian pada PMI melalui
politik anggaran. Terima Kasih untuk ibu Gubernur beserta jajaran dan DPRD," kata Benny.

Benny mengatakan jika selama masa transisi hingga Juli 2021 peraturan tersebut belum bisa
berjalan karena ketidakseriusan dukungan Kementerian dan Lembaga lain, dan tidak adanya
politik anggaran Pemda, ia siap untuk mundur dari jabatannya sebagai Kepala BP2MI.

"Saya telah siap untuk mengambil sikap mundur dari jabatan sebagai Kepala BP2MI. Karena
Setiap Pemimpin harus berani mengambil alih tanggung jawab apapun bentuknya, sekalipun
kesalahan bukan dilakukan oleh dirinya," kata Benny.

63