Page 62 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 JANUARI 2021

pemberi kerja mengetahui perkiraan biaya penempatan yang akan ditanggung oleh pemberi
kerja di negara tujuan penempatan.
"Dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh BP2MI dan melihat fakta empirik di lapangan,
ditemukan fakta bahwa belum adanya kesiapan Pemerintah Daerah dalam hal politik anggaran
dan menjalankan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan kerja bagi PMI sebagaimana yang
menjadi perintah UU Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 40 dan 41," tambah Benny.

Untuk itu, lanjut Benny, setelah melakukan rapat koordinasi dengan Menteri Ketenagakerjaan
Ida Fauziyah beserta jajarannya, pada Rabu malam (13/1), BP2MI tetap pada sikap biaya
pelatihan dan sertifikasi tidak dibebankan kepada PMI, mengingat perintah UU Nomor 18/2017
Pasal 30 ayat (1).

"Perban Nomor 9/2020 merupakan komitmen dan keberpihakan BP2MI, serta bentuk kehadiran
negara untuk tegak lurus melakukan perlindungan PMI dan keluarga sekaligus sikap istikamah
terhadap ketaatan, kepatuhan dan ketundukan pada UU Nomor 18/2017," papar Benny.
Lebib lanjut Benny mengatakan, BP2MI juga menawarkan dua opsi yang akan dilakukan dalam
masa transisi 6 (enam) bulan ke depan, yaitu: Intervensi negara/ Pemerintah Pusat dengan
mengalokasikan anggaran sebesar Rp300 miliar dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian
Ketenagakerjaan sebagaimana perintah UU Nomor 18/2017 Pasal 39 huruf o, serta PMI
mendapatkan bantuan biaya pelatihan melalui KUR Perbankan Pemerintah, sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Dalam masa transisi 6 (enam) bulan ke depan, BP2MI akan melaksanakan langkah-langkah
untuk memastikan berlakunya Perban Nomor 9 Tahun 2020, dengan melakukan sosialisasi
secara masif ke Pemda-Pemda, yang diharapkan akan dilakukan secara bersama-sama dengan
Kementerian/Lembaga terkait, seperti Kemnaker dan Kemenlu, serta melakukan dialog bilateral
dengan negara-negara penempatan dan berkoordinasi dengan Kemnaker dan Kemlu untuk
mengidentifikasi MoU yang diterbitkan sebelum atau sesudah Perban Nomor 9/2020 ditetapkan.

"Jika pada akhirnya Perban ini tidak bisa berjalan dengan berbagai fakta di lapangan hingga 15
Juli 2021 yang disebabkan ketidakseriusan kementerian dan lembaga lain, ketidakpatuhan
Pemerintah daerah terhadap perintah Undang-undang serta karena masih adanya pihak-pihak
yang lebih merasa bangga untuk menjadi antek dari sindikat praktek ijon dan rente, maka saya
telah siap untuk mengambil sikap mundur dari jabatan sebagai Kepala BP2MI," ujar Benny.

"Bagi saya ini sangat prinsip. Setiap pemimpin harus berani mengambil alih tangggung jawab
apapun bentuknya, sekalipun kesalahan bukan dilakukan oleh dirinya. Juga saya tidak dilahirkan
dan dididik untuk menjadi pemimpin yang hanya bangga berada di kursi kekuasaan, tapi
membiarkan terjadinya Penindasan dan perampokan hak para PMI untuk hidup bahagia dan
sejahtera karena mimpi mereka dijarah oleh para mafia sindikasi ijon dan rente yang terorganisir
dan sistematis," sambungnya.

"Saya dididik untuk setia kepada Rakyat, istikamah kepada cita-cita konstitusi, dan patuh
undang-undang dan Presiden Republik Indonesia yang memberi mandat dan peruntah kepada
Saya untuk bekerja pada negara. Jabatan itu milik Allah dan setiap manusia tidak memiliki hak
sedikitpun untuk menguasainya, kecuali menjalankan kekuasaan itu sejatinya sebagaimana yang
menjadi kehendak Allah dan Rakyat," pungkasnya.

61