Page 100 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2020

Ida Fauziyah juga menegaskan, ia sangat cocok dengan Benny Rhamdani. "Kami sebelum
menjabat seperti ini memang sudah cocok, apalagi menjabat seperti ini pasti cocok dan bekerja
sama dengan baik," kata Ida.

Ia menambahkan, dalam hal penempatan dan pelindungan PMI. Kemnaker bertugas dan
berfungsi sebagai regulator, sedangkan BP2MI sebagai operator. "Tidak usah kuatir, kami pasti
bekerja dengan benar," tegas Ida.

Data yang dihimpun S P, BNP2TKI sejak berdiri sampai dengan akhir 2019 selalu "bepe-rang
dingin" dengan Kemnaker. Kemnaker sejak BNP2TKI berdiri 2004 sampai Menaker Hanif Dhakiri
(2014-2019) selalu ikut campur dalam urusan BNP2TKI. Banyak oknum di

Kemnaker yang selalu ambil untung dalam penempatan PMI ilegal.

Pada kesempatan itu, Benny mengatakan, pihaknya siap mengawal kebijakan Kemnaker untuk
membuka penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada masa adaptasi kebiasaan baru.
"Kebijakan untuk membuka kembali penempatan PMI ini tentunya sudah melalui kajian yang
matang, dengan penuh ke-hati-hatian. dan negosiasi panjang dengan negara-negara
penempatan. Untuk itu, pembukaan penempatan akan dilakukan secara bertahap, selektif, dan
mempertimbangkan kesiapan dari negara-negara tujuan penempatan," ujar Benny.
BP2MI sebagai pelaksana kebijakan seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 18 tahun
2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. siap mengawal kebijakan Kemnaker
dengan menyiapkan kebijakan aturan teknis melalui Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan
Penempatan PMI pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru, yang memastikan setiap tahapan proses
penempatan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

"Pelaksanaan pelayanan penempatan PMI dalam masa adaptasi kebiasaan baru dipastikan harus
menerapkan aturan protokol kesehatan dalam setiap proses, baik dari proses pendaftaran,
seleksi, penyerahan dokumen, hingga OPP. dengan melibatkan kementerian/kembaga terkait,
pemerintah daerah, dan perw akilan RI di luar negeri " jelas Benny.

BP2MI juga akan meminta Asosiasi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)
sebagai mitra BP2MI ikut bertanggung jawab kepada anggotanya untuk memastikan kepatuhan
terhadap petunjuk pelaksanaan pelayanan penempatan PMI dalam masa adaptasi

kebiasaan baru.

Selain itu, melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) BP2MI akan melakukan koordinasi dengan
seluruh penyelenggara layanan penempatan PMI dan Gugus Tugas di wilayah kerja masing-
masing untuk memastikan infrastruktur layanan penempatan PMI telah sesuai dengan protokol
kesehatan yang berlaku.

Penempatan PMI pada masa adaptasi baru ini merupakan bagian dari ikhtiar dan upaya
pemerintah dalam membantu pemulihan ekonomi nasional serta mengatasi pengangguran di
dalam negeri akibat pande-mic Covid-19. Berdasarkan data pada Sistem Komputerisasi
Pelindungan PMI (SiskoP2MI), sebanyak 88.973 calon PMI tertunda proses penempatan karena
kebijakan penghentian sementara, baik calon PMI yang telah registrasi di dinas kabupaten/kota
hingga yang telah memiliki visa kerja. [E-8]

caption:

Kepala BP2MI, Benny Rhamdani (kiri) dan Menaker Ida Fauziyah, berbicara dalam konpers di
Jakarta, Kamis (30/7).

99