Page 97 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2020

KEMENAKER RI ADAKAN FORUM TANGGAP DISABILITAS

Dalam upaya memberikan pelindungan dan pemenuhan hak kepada penyandang disabilitas,
Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri,
Ditjen Bina Penta dan PKK kementerian Ketenagakerjaan RI menyelenggarakan forum tanggap
disabilitas bagi perusahaan, BUMN dan BUMD.

Kegiatan ini ditujukan bagi pimpinan perusahaan dan bagian SDM perusahaan guna
membangun pemahaman dan peningkatan kepekaan dunia usaha untuk semakin membuka diri
dalam pemenuhan dan penghormatan hak pekerjaan bagi tenaga kerja penyandang disabilitas.
Diharapkan kegiatan ini dapat menghasilkan komitmen dan implementasi dari perusahaan baik
swasta, BUMN dan BUMD dalam rangka penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas.

Dalam sambutannya, Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI, Budi Hartawan
menyampaikan, sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 2016, khususnya terkait Pasal 53 ayat (1),
di mana Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik
Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2 persen Penyandang Disabilitas dari jumlah
pegawai atau pekerja.

“Kami mengajak bergandengan tangan terutama temen-temen BUMN dan pimpinan perusahaan
BUMN menandatangani komitmen bersama berikutnya. Kalau sekarang dengan Menteri BUMN,
berikutnya ditindaklanjuti oleh seluruh perusahaan yang dikelola Kementerian BUMN,” kata Budi.
Dengan kondisi pandemi Covid-19 saat ini, Ia sangat berharap BUMN maupun BUMD
mempekerjakan dan terus memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas sebagai
wujud pemenuhan hak untuk membuktikan peran dan partisipasinya dalam pembangunan
sesuai dengan potensi dan kemampuannya.

“Kami tak henti-hentinya mengingatkan Kementerian/ Lembaga, BUMN, Pemda untuk
merealisasi UU Nomor 8 Tahun 2016. Kalau belum sampai 2 persen, mohon didorong agar
sampai terpenuhi 2 persen,” ujarnya. Pihaknya juga memberikan apresiasi kepada perusahaan
BUMN, BUMD, Pemda yang telah banyak memberikan kesempatan mempekerjakan penyandang
disabilitas. Meski kondisi pandemi, dengan pasar kerja terbatas dan banyaknya pekerja
dirumahkan, diharapkan bisa memenuhi 2 persen.
“Tetapi tetap mengingatkan komitmen itu penting untuk direalisasikan,” ujarnya. Ditempat yang
sama, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, Ika Indaryati mengatakan ini menjadi perhatian
khusus bagi Pemerintah Kota Bekasi supaya yang berkebutuhan khusus dapat diterima sesuai
dengan UU no 8 th 2016 tentang disabilitas.

“Ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Paling sedikit 2,5 persen dan swasta min 1
persen diterima kerja. Perusahaan wajib memberikan pekerjaan sesuai dengan uud th 2013.
Berharap semoga kegiatan ini dapat meningkatkan orientasi dalam membesarkan perusahaan
serta dapat bersinergi dengan Pemkot Bekasi,” ucap Ika. Pada pekan lalu, Rabu (22/7).

Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Badan Usaha Milik Negara melakukan penandatangan
Nota kesepahaman bersama tentang pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja penyandang
disabilitas pada BUMN. Penandatangan dilakukan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida
Fauziyah dan Menteri BUMN, Erick Thohir di Ruang Tridharma Kementerian Ketenagakerjaan,
Jakarta.

(dhy/rie)

Caption:

96