Page 94 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2020
P. 94
Selain itu, hak pesangon dua kali bagi pekerja yang sakit berkepanjangan dan cacat akibat
kecelakaan kerja serta mengajukan PHK akibat kondisinya juga dihapus.
Akan tetapi, beberapa pasal berhasil disepakati oleh perwakilan buruh dan pengusaha. Posisi
tawar buruh dalam mekanisme PHK, misalnya, disepakati tidak boleh mendegradasi atau
mengesampingkan posisi serikat pekerja. PHK sewenang-wenang juga tidak diperbolehkan,
seperti PHK tanpa memberi surat peringatan. "Posisi tawar buruh jangan direndahkan lagi," ujar
Benny.
Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia Elly Rosita menambahkan, perwakilan
pengusaha juga bisa menerima usulan buruh untuk tidak menghapus keberadaan Pasal 59 UU
No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal itu mengatur batasan syarat waktu dan pengaturan
perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak.
Implikasi penghapusan pasal itu di RUU Cipta Kerja, pekerja berpotensi dikontrak terus-menerus
dalam jangka waktu panjang, tanpa kejelasan status bekerja tetap. "Kadin dan Apindo dapat
menerima asalkan pasal tentang kewajiban memberi uang kompensasi ke pekerja yang habis
dikontrak di RUU Cipta Kerja dihapuskan," ucapnya.
Buruh dan pengusaha, kata Elly, juga sepakat bahwa pengaturan formula upah minimum diatur
lebih lanjut dalam rancangan peraturan pemerintah dan pembahasannya harus melibatkan
serikat pekerja. "Ada yang disepakati, ada yang tidak, komposisinya 50-50. Kami hanya bisa
beri masukan sesuai harapan," ujar Benny.
Lapangan kerja Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan
Industrial Anton J Supit menyebutkan, dalam pembahasan, ada pasal yang disepakati bersama,
ada yang tidak. Namun, berhubung inti dari pertemuan itu bukan perundingan, pasal yang gagal
mencapai titik temu akan diserahkan kepada pemerintah dan DPR untuk dibahas sesuai
mekanisme perundang-undangan.
Ia mengatakan, maksud dari RUU Cipta Kerja adalah menciptakan lapangan kerja sebanyak
mungkin dengan cara menarik investor. Di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang membuat
banyak sektor usaha terpuruk, RUU Cipta Kerja dinilai semakin dibutuhkan.
"Memang, iklim investasi yang baik tidak semata-mata terkait aspek tenaga kerja. Tapi yang
sering kali disoroti investor adalah isu ketenagakerjaan, apalagi pesangon kita itu salah satu
yang tertinggi di dunia. Kalau mau kembali ke status quo, sebelum Covid-19 saja, investasi
sudah tidak seimbang dengan penciptaan lapangan kerja yang kita butuhkan. Artinya, mau kita
ubah atau kita biarkan keadaannya seperti ini?" kata Anton.
Laporan Global Competitiveness Report 2017-2018 dari Forum Ekonomi Dunia (WEF) pada 2019
terhadap pelaku bisnis memetakan, faktor utama penghambat investasi di Indonesia adalah
korupsi, disusul inefisiensi birokrasi, akses pembiayaan, infrastruktur tidak memadai, dan
kebijakan tidak stabil. Faktor peraturan tenaga kerja sejatinya ada di urutan terbawah.
Menurut Anton, Indonesia berpeluang menerima relokasi investasi dari negara lain, khususnya
Amerika Serikat dan Jepang, di tengah pandemi Covid-19. Namun, pengalaman selama ini
menunjukkan, investasi lebih banyak lari ke negara lain yang dianggap lebih nyaman dari segi
kepastian hukum, konsistensi kebijakan, dan hubungan industrial.
"Undang-undang ini tidak dibuat untuk bertahan seumur hidup. Kalau kondisi sudah membaik,
kita bisa ubah lagi. Untuk sekarang, kita harus perhatikan kepentingan menciptakan lapangan
kerja," ujarnya.
93
