Page 93 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2020

Ringkasan

Forum tripartit yang terdiri dari perwakilan pekerja, pengusaha, dan pemerintah telah rampung
membahas kluster ketenagakerjaan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Pembahasan
menyisakan sejumlah pasal yang gagal disepakati oleh pengusaha dan buruh.

Forum tripartit telah sembilan kali menggelar rapat selama kurun 8-23 Juli 2020. Pertemuan
diselenggarakan untuk merumuskan ulang isi pasal-pasal dalam kluster ketenagakerjaan
Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Sebelum usulan draf kluster ketenagakerjaan
diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), keputusan terkait pasal-pasal itu
diserahkan kepada pemeri

BURUH DAN PENGUSAHA BELUM SATU KATA

JAKARTA, Forum tripartit yang terdiri dari perwakilan pekerja, pengusaha, dan pemerintah telah
rampung membahas kluster ketenagakerjaan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.
Pembahasan menyisakan sejumlah pasal yang gagal disepakati oleh pengusaha dan buruh.

Forum tripartit telah sembilan kali menggelar rapat selama kurun 8-23 Juli 2020. Pertemuan
diselenggarakan untuk merumuskan ulang isi pasal-pasal dalam kluster ketenagakerjaan
Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Sebelum usulan draf kluster ketenagakerjaan
diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), keputusan terkait pasal-pasal itu
diserahkan kepada pemerintah.

Pembahasan itu melibatkan enam serikat pekerja, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo),
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, serta 10 kementerian dan lembaga pemerintah.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Benny Rusli, saat dihubungi, Jumat
(31/7/2020), mengatakan, masih ada perbedaan fundamental antara sudut pandang buruh dan
pengusaha. Beberapa pasal yang dinilai buruh mendegradasi hak dan kesejahteraannya justru
dipandang pengusaha sebagai nilai tambah untuk memperbaiki iklim berusaha dan menarik
investasi di tengah pandemi.

Oleh karena itu, dalam pembahasan dua pekan terakhir, sejumlah pasal krusial yang menjadi
sorotan pekerja tidak semuanya disepakati oleh perwakilan pengusaha. Keputusan akhir pun
diserahkan kepada pemerintah untuk merumuskan redaksional tiap pasal dari masukan kedua
buruh dan pengusaha. Usulan draf akan diserahkan kepada DPR pekan depan.

Benny menyadari, tidak semua usulan pekerja akan diakomodasi pemerintah karena
bertentangan dengan keinginan pengusaha. "Kemungkinan akan dicari jalan tengah yang bisa
diterima kedua belah pihak. Tapi, kami juga belum tahu akan seperti apa nanti hasil drafnya.
Kami harap, jangan kembali lagi ke draf awal. Apa gunanya pertemuan-pertemuan ini kalau
hasilnya sama?" kata Benny.

Beberapa pasal usulan buruh yang masih bertentangan dengan keinginan pengusaha, misalnya,
ketentuan mengenai hak uang atau pesangon buruh saat pemutusan hubungan kerja (PHK)
yang diatur dalam Pasal 161-172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.

Dalam draf awal RUU Cipta yang disusun pemerintah, beberapa pasal hak pesangon saat PHK
dihapuskan. Pekerja yang mundur dari pekerjaan ( resign ), misalnya, tidak bisa meminta uang
penggantian hak. Ahli waris pekerja yang meninggal juga tidak bisa mendapat hak pesangon
pekerja bersangkutan.

92