Page 88 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2020
P. 88

"Bantuan  untuk  masyarakat  belum  terealisasi  sepenuhnya,  namun  pemerintah  malah  sudah
              menggelontorkan dana besar untuk jajaran direksi program Kartu Prakerja. Pemerintah berpihak
              kepada siapa?" kritik Syarief Hasan.

              Aturan mengenai gaji direksi Kartu Prakerja itu diundangkan Menkumham Yasonna Laoly seusai
              kepresnya diteken Presiden. (RM.co.id, 29/7/2020)

              Namun,  Menteri  Ketenagakerjaan  Ida  Fauziyah  mengatakan  gaji  yang  diterima  para  direksi
              pelaksana Kartu Prakerja sudah sesuai dengan tanggung jawab yang diembannya. "Tentu itu
              sudah dikalkulasi dengan baik," ujarnya.

              Sementara  itu,  Menteri  Perencanaan  Pembangunan  Nasional/Kepala  Bappenas  Suharso
              Monoarfa me_ng-umumkan angka pengangguran di Indonesia meningkat hingga 3,7 juta orang
              akibat pandemi. Kenaikannya mencapai 50%. dari angka pengangguran BPS pada Februari 2020
              sebesar 6,88 juta orang.

              Dengan demikian, angka resmi pengangguran di Indonesia pada akhir Juli 6,88 juta ditambah
              3,7 juta menjadi 10,58 juta orang.

              Kritik warganet pun ber-tubi-tubi di media sosial. Akun @davidnowiehungry menulis "Sense of
              crisis-nya di mana ya?" Senada, akun @Gifzull menimpali, "RIP sense of crisis"
              Sementara  akun  @gus_d  mempertanyakan,  "Yang  menganggur  kebagian  apanya?  Utang
              numpuk,  pengangguran  naik  terus.  Gua  yang  nganggur  keteteran  buat  makan  ini  malah
              jorjoran!"

              Akun  @AbdulBasri96  menimpali,  "Programnya  enggak  jalan.  Gaji  terus  berjalan."  Akun
              @SalimFar-rah mengamini, "Iya, kok bisa, program enggak jalan, direksinya digaji.''

              Kritik dari segala penjuru itu bisa disimpulkan menyesalkan justru pemerintah tidak peka bahkan
              tidak  memiliki  sense  of  crisis.  Pemerintah  hilang  kesadaran,  jorjoran  menghamburkan  dana
              utangan yang sudah melampaui batas (defisit APBN sudah mencekik leher toleransi UU), bahkan
              krisis utang sudah diperingatkan Bank Dunia.

              H. Bambang Eka Wijaya
































                                                           87
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93