Page 18 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2020
P. 18
Ketua DPD KSPSI Jabar Roy Jinto mengatakan, saat ini organisasinya terus berkonsolidasi ke
pengurus buruh di daerah untuk menyamakan persepsi tentang RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
Terakhir, konsolidasi dilakukan kepada pengurus di Purwakarta. "Kami akan terus konsolidasi
ke beberapa daerah seperti Subang, Cianjur, dan lainnya. Target kami agar buruh memiliki
persamaan persepsi, tentang bahaya bila RUU Cipta Kerja disahkan," katanya kemarin.
Roy mengungkapkan, dari berbagai pertemuan dengan para buruh, rata-rata mereka menuntut
agar DPR dan pemerintah menghentikan atau membatalkan semua pembahasan rancangan
undang-undang ini. Ada kecurigaan di kalangan buruh pembahasan rancangan undang-undang
itu tetap dilakukan secara diam-diam.
"Opsi terakhir, kalau RUU Cipta Kerja tidak dihentikan pembahasannya, kami akan melakukan
aksi mogok kerja nasional. Karena ini sangat berdampak negatif bagi para pekerja," ancamnya.
Beda dengan itu, pengamat kebijakan publik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Riswanda,
menilai RUU Ciptaker sebagai solusi atas bonus demografi yang akan diperoleh Indonesia di
rentang 2030-2050. Bonus demografi menjurus pada besarnya penduduk usia produktif
dibandingkan penduduk usia tidak produktif.
"Banyak sekali kepentingan dalam urusan ekonomi, investasi, dan ketenagakerjaan. Omnibus
law dalam tataran yang ideal sebenarnya upaya mengakomodasi berbagai kepentingan baik dari
pengusaha, pekerja, dan masyarakat supaya kebermanfaatannya maksimal," katanya.
Riswanda mengatakan, keberadaan RUU Cipta Kerja bisa memenuhi kebutuhan Indonesia saat
ini. Sebab, banyak regulasi di bidang ekonomi dan investasi mulai kehilangan relevansinya
dengan perkembangan dan dinamika global.
"Perkembangan zaman dan iklim ekonomi di dunia harus diikuti pula dengan perubahan regulasi
di dalam negeri," katanya. (arif budianto)
17
