Page 19 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2020
P. 19
Judul Soal SK UMK, Gubernur Harus Patuhi PTUN
Nama Media Pikiran Rakyat
Newstrend Angka Upah Minimum
Halaman/URL Pg4
Jurnalis Ecep Sukirman
Tanggal 2020-08-03 05:14:00
Ukuran 65x181mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 21.450.000
News Value Rp 64.350.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Rafael Si-tumorang (anggota Komisi I DPRD Jawa Barat) Dengan dikabulkannya
gugatan buruh oleh PTUN mengenai penangguhan upah ini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil
harus menaati putusan PTUN dengan mencabut SK gubernur yang mengatur upah minimum
tahun 2020
negative - Rafael Si-tumorang (anggota Komisi I DPRD Jawa Barat) Padahal untuk penangguhan
itu kan sudah diatur dalam Keputusan Menteri Nomor 231 Tahun 2003. Tapi SK gubernur malah
melampaui aturan di atasnya dengan memperbolehkan berunding atau bipartit Ini menjadi celah
bagi pengusaha untuk tidak memenuhi kewajibannya kepada pekerja
Ringkasan
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil didesak untuk mematuhi putusan PTUN untuk mencabut
Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 56i/Kep.983-Yanbangsos/20i9 tentang Upah Minimum
Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020. Putusan PTUN Nomor 9/G/2020/-PTUNBDG itu
mengabulkan gugatan buruh mengenai penangguhan upah minimum yang diatur SK tersebut.
SOAL SK UMK, GUBERNUR HARUS PATUHI PTUN
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil didesak untuk mematuhi putusan PTUN untuk mencabut
Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 56i/Kep.983-Yanbangsos/20i9 tentang Upah Minimum
Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020. Putusan PTUN Nomor 9/G/2020/-PTUNBDG itu
mengabulkan gugatan buruh mengenai penangguhan upah minimum yang diatur SK tersebut.
"Dengan dikabulkannya gugatan buruh oleh PTUN mengenai penangguhan upah ini, Gubernur
Jawa Barat Ridwan Kamil harus menaati putusan PTUN dengan mencabut SK gubernur yang
mengatur upah minimum tahun 2020," ungkap anggota Komisi I DPRD Jawa Barat Rafael Si-
tumorang, akhir pekan kemarin.
18
