Page 24 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2020

Eti dipenjara selama 18 tahun menanti hukuman qisas setelah hakim memutuskan bersalah atas
pembunuhan majikannya, Faisal bin Said Abdullah Al Ghamdi.

"Proses kepulangan dilakukan dengan protokol kesehatan Covid-19," ujar Kepala Disnakertrans
Jabar, Rachmat Taufik Garsadi, dalam siaran persnya, Ahad, (2/8).

Eti divonis bersalah bersama seorang warga negara India, Abu Bakar Kutil. Namun Eti bebas
dari hukuman pancung karena pihak keluarga memaafkan, setelah syarat diyat 4 juta real atau
Rpi5,2 miliar berhasil dipenuhi.

Dana tersebut berasal dari pengumpulan dana rakyat Indonesia yang peduli, dikoordinasi KBRI
Arab Saudi (Kemenlu)-PB NU (NU Care-LAZISNU). "Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga
menginisiasi pengumpulan dana dari para ASN dan berhasil mengumpulkan dana Rp1,8 miliar,"
kata Rachmat, Kamis (30/7) malam.

Keluarga Eti dan Kementerian Luar Negeri RI menyampaikan terima kasih dan penghargaan
setinggi-tinggi-nya kepada Gubernur Jabar yang telah melakukan berbagai upaya, termasuk
memberikankontribusi hingga Eti terbebas dari hukuman mati.

Kasus Eti ini memberi pelajaran berharga bagi semua stakeholder, terutama perihal kesej
ahteraan pe-kerja migran. Menghindari kejadian serupa terulang, Pemprov Jabar bersama DPRD
saat ini sedang merumuskan raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia (PMI) asal Jabar.

Perlindungan dimulai sejak sebelum bekerja atau prakerja, meliputi sosialisasi kepada calon
pekerja migran di desa-desa, pendampingan orientasi prapenempatan (OPP), dan peningkatan
kompetensi.

Perlindungan selama bekerja meliputi, monitoring penempatan pekerja migram melalui P3MI
(Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia), serta menindaklanjuti pengaduan atau
permasalahan di luar negeri bersama-sama dengan kementerian dan lembaga terkait.

Sementara pelindungan setelah bekerja meliputi, pemberdayaan puma PMI dengan memberikan
pelatihan kewirausahaan dan pengembangan usaha. Hal ini dimaksudkan agar purna PMI bisa
hidup mandiri.
"Prosesnya sedang berlangsung dan mudah-mudahan bisa cepat selesai," ungkap Rachmat.

Bangun JMSC Menguatkan perda perlindungan pekerja migran, Pemprov Jabar akan
membangun Jabar Migran Service Center (JMSC) yang berfokus membangun sistem navigasi
migrasi. "Kita juga sedang bikin yang namanya Jabar Migran Service Center," sebut Rachmat.

Sistem ini terbentuk dari seluruh rangkaian sistem pendataan calon tenaga kerja, sistem
perekrutan yang melibatkan peran dinas tenaga kerja provinsi dan kabupaten/kota hingga desa.
JMSC juga membangun sistem pelatihan dan sertifikasi, sistem penempatan, serta sistem
pelacakan warga Jabar yang bekerja di luar negeri.

Pembangunan sistem navigasi migrasi ini akan melibatkan seluruh ekosistem migrasi, dari mulai
pemerintah daerah, pusat, perusahaan swasta pelatihan dan penempatan, lembaga-lembaga
keuangan, dan sebagainya. Hal ini sejalan dengan peran dan tugas pemerintah daerah yang
disebutkan dalam UU 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran.

Perda dan JSMC ini akan terus digulirkan secara konsisten agar tidak ada lagi pekerja migran
ilegal dan memastikan pekerja yang diberangkatkan sudah sesuai dengan kompetensi.

23