Page 20 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2020
P. 20
Dia menjelaskan, ada satu klausul dalam SK gubernur yang dianggap tidak konsisten. Selain itu,
beberapa klausul dalam SK itu bahkan dianggap melampaui peraturan perun-dang-undangan di
atasnya yakni Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 231/2003 tentang Tata Cara
Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum. Gubernur, tutur dia, tidak memiliki kewenangan
dalam hal tata cara penangguhan upah minimum karena hal itu sudah diatur dalam keputusan
menteri.
Dijelaskan Rafael, klausul dalam SK Gubernur Jawa Barat yang dianggap tidak konsisten itu
tercantum pada penetapan poin 7 terkait penangguhan UMK 2020. Pada huruf D dalam SK
tersebut, jelas Rafael, dalam hal pengusaha termasuk industri padat karya tidak mampu
membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, pengusaha dapat
melakukan perundingan bipartit bersama pekerja atau serikat pekerja di tingkat perusahaan
dalam menentukan besaran upah, dengan persetujuan Dis-naker Provinsi Jawa Barat.
"Padahal untuk penangguhan itu kan sudah diatur dalam Keputusan Menteri Nomor 231 Tahun
2003. Tapi SK gubernur malah melampaui aturan di atasnya dengan memperbolehkan
berunding atau bipartit Ini menjadi celah bagi pengusaha untuk tidak memenuhi kewajibannya
kepada pekerja," ungkapnya.
Bahwa dalam hal perusahaan tidak sanggup membayar upah dengan alasan keuangan
perusahaan tidak memungkinkan, tutur dia, harus juga dilakukan audit untuk mengetahui
kebenarannya dan harus ada penetapan dari dinas tenaga kerja. (Ecep Sukirman)***
19
