Page 210 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2020
P. 210

Judul              Pemerintah Diperingatkan Tak Kirim TKI ke Luar Negeri
                 Nama Media         cnnindonesia.com

                 Newstrend          Pemerintah Kirim Kembali TKI
                 Halaman/URL        https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200730194147-92-
                                    530837/pemerintah-diperingatkan-tak-kirim-tki-ke-luar-negeri
                 Jurnalis           redaksi
                 Tanggal            2020-07-30 20:01:11
                 Ukuran             0

                 Warna              Warna
                 AD Value           Rp 17.500.000
                 News Value         Rp 52.500.000
                 Kategori           Kementerian Ketenagakerjaan
                 Layanan            Korporasi
                 Sentimen           Positif



              Ringkasan
              Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah hari ini resmi mencabut Keputusan Menteri
              Nomor 151 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia
              (PMI)  yang  diterbitkan  18  Maret  lalu.  Ini  merupakan  bentuk  keputusan  Kemnaker  untuk
              beradaptasi terhadap kebiasaan baru dalam rangka percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional
              (PEN).



              PEMERINTAH DIPERINGATKAN TAK KIRIM TKI KE LUAR NEGERI

              Jakarta -  Forum Komunikasi  Pekerja Migran  Indonesia (FKPMI) memperingatkan pemerintah
              untuk tidak mengirim Tenaga Kerja Indonesia (  TKI  ) ke luar negeri, meskipun aturan resmi
              telah diterbitkan Menteri Ketenagakerjaan  Ida Fauziyah  .

              Sebab, aturan yang mengizinkan pengiriman TKI ke luar negeri masih digugat oleh FKPMI di
              Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Aturan yang dimaksud ialah Peraturan Menteri
              Ketenagakerjaan  Nomor  151  Tahun  2020  soal  Penghentian  Sementara  Penempatan  Pekerja
              Migran Indonesia.

              Memang, aturan itu sudah dicabut oleh Ida dan digantikan dengan Surat Keputusan Menteri
              Ketenagakerjaan  Nomor  294  Tahun  2020  tentang  Pelaksanaan  Penempatan  Pekerja  Migran
              Indonesia pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

              Namun, Kuasa Hukum FKPMI M Zainul Arifin menuturkan Permenaker 151 masih jadi objek
              sengketa di dalam gugatan yang diajukan oleh lima orang PMI, yaitu Desi Riyanti dan kawan-
              kawan (dkk) yang mengatasnamakan FKPMI.
              "Permenaker  151  telah  dicabut,  namun  tidak  serta  merta  langsung  bisa  melakukan  proses
              penempatan PMI, karena permenaker itu dijadikan objek sengketa," ujarnya dalam keterangan
              resmi, Kamis (30/7).

              Saat ini, sambung dia, proses pengadilan atas gugatan itu masih berjalan di PTUN Jakarta.
              Gugatan itu didaftarkan sejak 12 Juni 2020 dengan tergugat Ida Fauziyah.

                                                           209
   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215