Page 274 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2020
P. 274
mengedepankan prinsip perlindungan hak-hak pekerja migran serta protokol kesehatan," kata
Menaker Ida Fauziyah dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan Jakarta
pada Kamis.
Tidak hanya memutuskan untuk membuka kembali pengiriman CPMI ke negara-negara
penempatan, Kemnaker juga telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah di kantong-
kantong asal TKI terkait persiapan penempatan di masa adaptasi kebiasaan baru.
Ida menegaskan bahwa pencabutan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 151 Tahun
2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia karena telah
melihat kesiapan menyeluruh pihak-pihak terkait. Penundaan pengiriman itu sendiri sebelumnya
dilakukan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat Indonesia terutama CPMI akibat
pandemi COVID-19.
"Setelah semuanya dirasa siap, baik negara penempatan maupun di daerah tempat CPMI
berasal baru kemudian kita lakukan pembukaan kembali," kata Ida.
Berdasarkan hasil rapat virtual dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan
Indonesia di luar negeri, pemerintah melihat kesiapan semua pihak termasuk negara-negara
penempatan dinyatakan kondusif untuk menerima CPMI. Namun, dia menegaskan tidak semua
negara akan dibuka penempatannya untuk 88.973 CPMI yang telah terdaftar di sistem Badan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Tidak hanya itu harus dipenuhi juga syarat-
syarat jika CPMI ingin diberangkatkan.
Pengirimannya akan dilakukan secara bertahap ke negara-negara yang menyatakan siap
menerima TKI. Selain itu pengiriman juga mempertimbangkan jenis pekerjaan untuk
menghindari tipe yang rentan terjangkit COVID-19.
Penempatan di era adaptasi kebiasaan baru akan memprioritaskan CPMI yang sudah memiliki
visa, terdaftar di sistem BP2MI dan berasal dari perusahaan penempatan yang berizin.
Proses penempatan sendiri akan menggunakan protokol kesehatan. Tapi, Menaker menegaskan
CPMI tidak akan terbebani dengan biaya akibat dari penerapan protokol kesehatan dalam proses
penempatan ke negara-negara tujuan.
273