Page 386 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2020
P. 386
RUU CIPTA KERJA BERIKAN PENGAMAN PEKERJA DARI PHK SEPIHAK
Bogor, RUU Cipta Kerja dapat menjadi landasan pengaman pekerja dari pemutusan hubungan
kerja (PHK) dan merevisi upah minimum pekerja. Dalam RUU Cipta Kerja ada ketentuan yang
meminta perusahaan untuk bisa memberikan standar atau jaring pengaman perihal besaran
upah minimum bagi karyawan baru melalui upah minimum provinsi.
Hal itu dikatakan Direktur Institute for Digital Democracy (IDD) Bambang Arianto dalam diskusi
terkait RUU Cipta Kerja dan Upah Minimum Regional pada Rabu (29/7/2020) malam. Ia pun
menilai, hingga saat ini masih banyak isu beredar mengenai hilangnya upah minimum bagi para
pekerja dalam RUU Cipta Kerja.
"Untuk pembahasan upah minimum, memang harus diakui ada sedikit revisi. Tapi kan tidak
serta merta revisi ini menguntungkan pihak investor apalagi kaum kapitalis," Bambang
menjelaskan.
Bambang menjelaskan, penyamarataan upah minimum dalam RUU Cipta Kerja hanya untuk
karyawan baru yang masa kerjanya 1-12 bulan pertama. Bukan untuk semua karyawan, apalagi
karyawan lama.
"Karena karyawan baru itu kan masih masuk dalam masa training dan pemantauan biasanya.
Biasanya, perusahaan memiliki SOP yang mengevaluasi para karyawan baru ini. Dalam banyak
kasus, banyak perusahaan yang menurunkan gaji atau bahkan memberhentikan mereka tanpa
pesangon apabila kinerjanya dinilai rendah atau tidak memuaskan," jelas Bambang.
Persoalannya, bagaimana agar tidak terjadi pemecatan secara semena-mena oleh perusahaan
terhadap karyawan baru berdasarkan evaluasi sepihak dari perusahaan? Menurut Bambang,
untuk mengantisipasi itu maka perlu ada aturan sebagai jaring pengaman bagi para buruh
"Untuk itulah, kita minta agar kasus pemecatan karyawan atau tidak diberikannya pesangon
bagi karyawan baru harus juga dipikirkan oleh pemerintah. Maka, saya pikir peran RUU Cipta
Kerja bisa menjadi jaring pengaman bagi para pekerja baru agar mereka diberikan jaminan gaji
atau upah minimum yang sepantasnya selama 12 bulan pertama", jelasnya.
Bagi para pekerja baru, meskipun kinerjanya jelek,perusahaan tentu tidak boleh semena-mena
menurunkan gajinya apalagi seenaknya memberhentikan mereka. Artinya, karyawan baru
tersebut harus tetap diberikan gaji yang setimpal dengan upah minimum yang telah ditetapkan.
Bambang mengatakan bahwa dalam RUU Cipta Kerja ada ketentuan yang meminta perusahaan
untuk bisa memberikan standar atau jaring pengaman perihal besaran upah minimum bagi
karyawan baru melalui upah minimum provinsi.
"Jadi tidak benar itu, bila ada yang mengatakan bahwa upah minimum regional akan dihapus.
Artinya bagi yang menilai adanya penghapusan upah minimum regional, itu hanya orang-orang
yang tidak memahami isi draf RUU Cipta Kerja semata", jelas Bambang Perusahaan yang
melanggar dan tidak mau memberikan upah minimum regional. Menurut Bambang, itu bisa
dipidanakan. Karena RUU Cipta Kerja telah hadir sebagai tameng bagi para pekerja untuk
mendapatkan hak yang sama di mata perusahaan.
"Jadi logikanya, RUU Cipta Kerja hadir untuk mengawal para pekerja terutama pekerja yang
baru bekerja selama 12 bulan untuk mendapatkan upah minimum yang layak sesuai perkapita
daerah masing-masing," tambah Bambang..
385
