Page 382 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2020

Ringkasan

Besaran gaji direktur eksekutif manajemen pelaksana Kartu Pra kerja yang mencapai Rp 77,5
juta, ramai diperbincangkan publik.

Anggota Komisi IX DPR Fraksi PDIP Rahmad Handoyo berusaha melihat polemik ini dari dua
sisi.
Pada satu sisi, dia menilai besaran gaji tersebut wajar.n pelaksana Kartu Pra kerja yang
mencapai Rp 77,5 juta, ramai diperbincangkan publik.

GAJI DIREKTUR EKSEKUTIF PROGRAM KARTU PRA KERJA RP 77,5 JUTA,
POLITIKUS PDIP SEBUT WAJAR
TRIBUN-BALI.COM - Besaran gaji direktur eksekutif manajemen pelaksana Kartu Pra kerja
yang mencapai Rp 77,5 juta, ramai diperbincangkan publik.

Anggota Komisi IX DPR Fraksi PDIP Rahmad Handoyo berusaha melihat polemik ini dari dua
sisi.

Pada satu sisi, dia menilai besaran gaji tersebut wajar.
"Saya kira itu sebuah hal yang wajar mengingat tanggung jawabnya sangat besar." "Juga
karena mengelola dana yang sangat besar," ujar Rahmad ketika dihubungi Tribunnews, Kamis
(30/7/2020).

Menurutnya, alasan dibalik besaran gaji tersebut juga tak lepas dari harapan pemerintah agar
dalam program itu tidak terjadi korupsi.

"Mungkin untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan, atau menghindarkan moral
hazard." "Karena sudah digaji besar harapannya itu tidak tergoda hal yang kita harapkan
bersama." "Meskipun itu tidak menjamin juga," tuturnya.

Di sisi lain, Rahmad menyoroti kenyataan masih banyaknya kritikan yang timbul dari masyarakat
akan program Kartu Prakerja.

Mulai dari proses hingga hasil program Kartu Prakerja tersebut, dinilai tidak sepadan dengan
besaran gaji yang diterima para manajemen pelaksananya.

"Cuma masalahnya adalah gaji sudah begitu besar, tapi kerjanya tidak sesuai dengan harapan
kita bersama." "Nah, itu menjadi pertanyaan. Itu perlu review eksekutifnya atau programnya,
ya kita harus melihat bersama." "Kritikan dari masyarakat itu ya harus kita dengarkan bersama."
"Terkait pekerjaannya, prosesnya, hasilnya yang dilatih atau materi yang dilatih itu tidak
menunjukkan sesuatu hal yang bergaji sedemikian rupa," paparnya.

Politikus asal Boyolali, Jawa Tengah itu kemudian menilai perlu adanya input kepada para
manajemen pelaksana untuk mengelola, menjalankan, dan mendesain program itu benar-benar
sesuai harapan masyarakat.
Apalagi, kata dia, program Kartu Prakerja ini menanggung tujuan yang besar.

Terutama, dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang siap kerja atau para pekerja
untuk bersiap kerja mandiri.

381