Page 378 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2020
P. 378
Keduanya menggugat Pasal 42 (4) UU Ketenagakerjaan, yang berbunyi: Tenaga kerja asing
dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu
tertentu.
"Menyatakan frase 'jabatan tertentu' mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat
sepanjang 'untuk kategori jabatan yang diperuntukkan bagi tenaga kerja asing yang memiliki
keahlian dan ketrampilan yang tidak dimiliki oleh warga negara Indonesia, dan tidak
diperuntukkan kepada tenaga kerja asing sebagai pekerja kasar," ujar keduanya sebagaimana
tertuang dalam berkas permohonan yang dilansir wesbite MK, Kamis (30/7/2020).
Adapun kata 'waktu tertentu' haruslah dimaknai 'untuk paling lama 2 tahun dan hanya boleh
diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun'.
Saat ini, pihak yang menjabarkan 'jabatan tertentu' adalah Kementerian Ketenagakerjaan.
Dalam Kepmenaker Nomor 228 Tahun 2019, diatur jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh
tenaga kerja asing sebanyak 18 kategori.
"18 Kategori ini membuktikan ketidakpastian frase 'jabatan tertentu' pada Pasal 42 ayat UU
Ketenagakerjaan yang cenderung ditafsirkan secara sepihak oleh Menteri Ketenagakerjaan,
yang justru memberikan peluang yang sebesar-besarnya kepada tenaga kerja asing untuk
masuk ke Indonesia," ujar pemohon.
"Sebaliknya, memberikan ancaman kepada tenaga kerja lokal untuk mendapatkan kesempatan
yang sama guna mendapatkan pekerjaan," sambungnya.
Hal itu, kata pemohon, tidak sejalan dengan Pasal 5 UU Ketenagakerjaan yang berbunyi: Setiap
tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.
"Menurut pemohon, ketidakpastian frase pasal yang diujikan bertentangan dengan Pasal 28D
ayat 1 UUD 1945 serta Pasal 28 ayat 2 UUD 1945," ujarnya.
(asp/knv) mahkamah konstitusi tenaga kerja asing tka uu ketenagakerjaan.
377
